Dua NGO Surati DPRD Banyuwangi, Minta Sekda Mujiono Dihadirkan Dalam Hearing

 Presiden LBH Nusantara Imam Ghojali SH

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Dua organisasi Non-Governmental Organization (NGO) yang tergabung dalam Aliansi NGO Banyuwangi Beradab, yaitu: LBH Nusantara dan Pendopo Semar Nusantara, secara resmi melayangkan surat ke Sekretariat DPRD Banyuwangi, pada, 19 Desember 2022 mendatang.

Dalam isi suratnya, kedua NGO tersebut meminta DPRD Banyuwangi segara menggelar hearing, sekaligus memanggil Mujiono selaku Sekda Banyuwangi.

Pemanggilan Mujiono diperlukan, untuk mengklarifikasi legal standing dan juga dampak dari terbitnya surat yang dikeluarkan  oleh Sekda Banyuwangi Mujiono, Nomor: 050/1532/429.022/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 tentang: Penggunaan Katalog Elektronik Lokal.

"Untuk itu kami minta DPRD Banyuwangi, sebagai lembaga legeslatif perwakilan rakyat, untuk segera menggelar Audensi bersama dengan menghadirkan Sekda Banyuwangi Mujiono," ujar Mbah Uny Saputra Ketua Umum Pendopo Semar Nusantara.(19/12/'22)

Lebih lanjut Mbah Uny mengungkapkan, adanya surat tersebut telah merugikan banyak pihak, khususnya mereka para pengusaha  kelas menengah ke bawah, sehingga punya potensi besar terjadinya monopoli kelompok dan kepentingan.

"Meskipun saya sendiri bukan kontraktor, dan bukan pengusaha yang mendagangkan hasil usahanya lewat sistem Katalog Elektronik, tapi munculnya masalah tersebut kami nilai sebagai masalah bersama, yang punya potensi terjadinya penguatan KKN," tandas Uny Saputra.

Sementara itu Presiden LBH Nusantara MH Imam Ghozali, mengungkapkan bahwa surat Sekda tersebut, merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan dalam jabatan atau bisa kita sebut sebagai Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power).

"Terlebih jika kita kaitkan, terbitnya Surat Sekda Mujiono 18 Oktober 2022, hanya selisih satu bulan dari eksekusi Proyek 25 milyar untuk lima Desa Ring Satu Tambang Emas PT BSI,". papar MH Imam Ghozali.

"Bayangkan hanya berselang waktu satu bulan, Proyek senilai 25 milyar untuk lima Desa Ring Satu Tambang Emas PT BSI, kontraktornya di tunjuk oleh mereka sendiri, dari yang terdaftar di Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Banyuwangi,". imbuhnya.

MH Imam Ghozali juga memberikan sedikit bocoran, dalam isi surat permohonan audensi bukan hanya membahas Legal Standing dari Surat Sekda Banyuwangi Nomor: 050/1532/429.022/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 tentang: Penggunaan Katalog Elektronik Lokal.

"Kita juga akan menanyakan Peran Sekda Banyuwangi dalam regulasi proyek 25 milyar untuk 5 Desa Ring Satu area Tambang Emas PT BSI, begitu menanyakan kepastian anggaran yang digunakan untuk itu bersumber dari mana, soalnya yang kita dengar masih simpang siur," ucap MH Imam Ghozali.

Sementara itu, ketika ditanya mengenai informasi adanya tuntutan yang akan diajukan saat audensi, ia mengatakan masih menunggu hasil Audensi sekaligus mencermati penjelasan yang nantinya diberikan Sekda Banyuwangi.

"Dialog saja belum, kita tunggu pas audiensi atau setelahnya, tapi yang jelas sudah kita siapkan dua alternatif tuntutan," tegas MH Imam Ghozali.

Menutup pernyataannya, MH Imam Ghozali menjelaskan terkait penamaan Aliansi NGO Banyuwangi Beradab untuk memudahkan komonikasi antar lembaga, sekaligus memperingati HUT Banyuwangi ke 251.

"Dalam penanaman aliansi kita selipkan kata Beradab, untuk jadi pengingat apakah peradaban kita saat ini lebih maju atau menurun umpamanya, terkait dialektika komonikasi antara pejabat dan masyarakat," jelasnya.

"Secara teknologi bisa jadi lebih maju, tapi kalau bicara peradaban bukan hanya Persoalan fisik semata, namun pengamalan Budi Luhur, juga bagian tolak ukur peradaban,".katanya.

Ia mencontohkan, pada puncak peradaban lama Masyarakat Jawa Dwipa kita sudah didoktrin lewat pitutur Jawa untuk bersikap Ojo Adigang, Adigung, Adiguna ada juga ungkapan Memayu hayuning bawono. Ambrasto dur hangkoro.

"Dalam tatanan politik abad ini kita dikenalkan tatanan dan pola kepemimpinan Demokratis yang itu berlandaskan keterbukaan dari rakyat dan untuk rakyat, tatanan politik Demokrasi juga menuntut kepemimpinan yang aspiratif dan responsif terhadap dampak kebijakan,"ucapnya. 

"Sebaliknya saat ini kita banyak melihat kejadian seperti pribahasa, Guru Kencing Berdiri, Murid Kencing Berlari," pungkas MH Imam Ghozali.(Im)