Reformasi Birokrasi Kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang

Oleh:

Kusnul Kotimah 

Mahasiswi Administrasi Publik Universitas Muhamadiyah Sidoarjo. 

Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya 

berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu 

sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk 

mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat 

berkaitan erat dengan sistem dalam suatu organisasi atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu.

Dari hal tersebut, dapat dipahami bahwa reformasi merupakan upaya untuk mewujudkan 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdampak pada kehidupan bernegara, dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga untuk mewujudkan good governance, maka perlu ada 

reformasi dalam birokrasi sebab menyangkut penyelenggaraan negara untuk mewujudkan 

perbaikan pada pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 25/2009 bahwa pelayanan publik adalah kegiatan 

atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Sehingga dapat 

dipahami bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam sistem birokrasi yang bertujuan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan 

masyarakat. Adapun reformasi pelayanan publik pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam hal ini, kendala yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Malang dalam melakukan reformasi birokrasi seperti sumber daya manusia yang kurang 

memadai atau kurang produktif, kurangnya dukungan maupun partisipasi masyarakat dalam 

membantu suksesnya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan upaya mendasar 

untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari segi input maupun output birokrasi yang 

terkait. Penelitian tentang Reformasi Birokrasi telah banyak dilakukan sebelumnya dengan 

berbagai permasalahan yang berbeda dengan temuan bahwa adanya keinginan untuk 

mengembangkan pelayanan kartu keluarga. Keinginan tersebut berasal dari dinas terkait dan 

pendapat - pendapat masyarakat sebagai salah satu alasan untuk melakukan reformasi birokrasi 

dan bisa diterima oleh masyarakat. strategi reformasi yang digunakan adalah strategi inti dan 

pelanggan, serta teori yang digunakan dalam penelitiannya adalah teori reformasi birokrasi 

dan kinerja birokrasi. Dalam kinerja birokrasi terdapat faktor pengukuran tingkat kinerja 

birokrasi seperti kualitas, kuantitas, tanggung jawab, dan ketanggapan. Hasil dari penelitian 

tersebut diketahui bahwa masih mendapatkan hambatan dalam internal dinasnya, hambatan 

tersebut diantaranya adalah kurangnya kualitas dan kuantitas para birokrat serta kurangnya 

partisipasi masyarakat. 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga dituntut dalam memberikan pelayanan yang 

berkualitas dan terus meningkatkan kualitas, serta memperbaiki permasalahan yang terjadi di 

masyarakat terkait lambat dan kelalaian pemberian pelayanan kepada masyarakat di 

bidang administrasi. Hal tersebut membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang 

harus melakukan reformasi birokrasi dengan pemangkasan birokrasi melalui penyederhanaan 

persyaratan, dan pemangkasan prosedur pengurusan dokumen administrasi kependudukan, serta 

membuat berbagai inovasi baru terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang 

administrasi kependudukan.Inovasi terkait pemberian pelayanan kepada masyarakat dibidang 

administrasi kependudukan mempunyai tujuan untuk mendekatkan pelayanann kepada 

masyarakat serta berusaha selalu hadir di tengah masyarakat Kota Malang. Sesuai dengan amanat 

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa bukan lagi masyarakat yang aktif melakukan 

pelaporan kependudukan tetapi pemerintah turut wajib hadir di tengah masyarakat melalui stelsel 

aktif.

Dalam memberikan pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang 

hadir disetiap Kelurahan yang ada di Kota Malang, hal tersebut tentunya dibantu oleh adanya 

sistem yang berbasis internet maupun berbasis aplikasi. Dengan membuka pelayanan di 10 

Kelurahan sebagai pilot project, dilanjutkan di 57 Kelurahan mencakup pelayanan E - KTP, 

Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian. Mengacu pada Pasal 26 Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2013, bagi penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki Tim Reaksi Cepat (TRC) yang siap 

melakukan penjemputan pengambilan dokumen dan mengantarkannya kembali ke rumah 

penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri tersebut.

Jadi, Reformasi Birokrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang telah 

melaksanakan dengan baik, efesien, dan efektif, di mana itu bisa dilihat mulai dari aspek 

kelembagaannya dengan cara merampingkan sturktur organisasi serta melakukan

pengadaan perubahan dalam pelayanan publik. Artinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

Kota Malang sudah meningkatkan pelayanan publiknya yang bertujuan untuk memperbaiki 

serta meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan mempercepat serta 

memaksimalkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di Kota Malang. 

Adanya perampingan struktur kelembagaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Malang memunculkan lingkungan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan 

nepotisme yang dapat berakibat pada ketidakefisien dan efektif pelayanan publik yang 

diberikan. Hal tersebut menjadi sisi positif bagi kehadiran reformasi birokrasi yang dilakukandi 

mana pemberian pelayanan publik tidak rumit seperti dulu lagi karena telah dibantu oleh 

pelayanan publik berbasis aplikasi online yang memudahkan masyarakat. Pegawai di Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dapat menjalankan tugasnya dengan cepat dan 

akurat, serta dari segi birokrasi pemerintahannya dapat secara langsung berinteraksi dengan 

masyarakat tanpa adanya pembatas dalam memberikan pelayanan publik tersebut.