Efektivitas Pemberian Tunjangan Pada Peningkatan Kinerja Pegawai Dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Di Kota Mojokerto.

Nama : Septyan Aditya Hermanto

Prodi : Administrasi Publik

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Pemberian tunjangan kinerja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan

pemerintah terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan bagian komitmen pemerintah untuk

mewujudkan pemerintahan yang good governance. Menurut Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tunjangan kinerja diartikan sebagai fungsi dari

keberhasilan pelaksanaan reformasi atas dasar kinerja yang telah dicapai oleh seorang pegawai.

tunjangan merupakan bentuk penghargaan terhadap penyerahan serta pemberian segenap hasil

kerja pegawai kepada organisasi, maka organisasi memberikan reward bagi pegawai yang

bersangkutan. Oleh karena itu, Pemerintahan Kota Mojokerto diharapkan dapat mengelola

sumber daya manusianya dengan lebih profesional serta mampu meningkatkan kinerja pegawai

yang tinggi agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, karena para

pegawai itulah yang sesungguhnya memegang peranan penting dalam menjalankan program

reformasi birokrasi. Penilaian kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Mojokerto

dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipasi, dan transparan. Hasil penilaian

kinerja Pegawai ASN dimanfaatkan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan

aparatur, dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan

kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk

mengikuti pendidikan dan pelatihan. Dalam pemberian tunjangan, Pemerintah Daerah wajib

mengukur tingkat kemahalan berdasarkan indeks harga yang berlaku di daerahnya masing

masing. Tunjangan daerah tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah yang diatur dengan peraturan daerah. Selain gaji dan tunjangan, Pemerintah

memberikan jaminan sosial kepada Pegawai ASN yang dimaksudkan untuk menyejahterakan

Pegawai ASN.

Salah satu upaya yang dapat diterapkan di Pemerintah Kota Mojokerto adalah dengan

memberikan Tunjangan Kinerja (Tukin) kepada Aparatur Sipil Negara didalamnya. Tunjangan

kinerja yang diberikan merupakan upaya dalam meningkatkan kinerja dan produktivitas

pegawai. Pemerintah Kota Mojokerto akan menerapkan Tunjangan Kinerja sebagai tambahan

penghasilan bagi pegawai dilingkungan Pemerintahannya dengan berbagai dasar, alasan, dan

kemampuan keuangan dari pemerintah setempat. Upaya untuk dapat meningkatkan kinerja

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto perlu diberlakukan pemberian

tambahan penghasilan pegawai. Pemberian tambahan penghasilan pegawai ini berdasarkan

jabatan, pangkat dan golongan dimana besarannya juga ditentukan berdasarkan tingkat

kehadiran serta beban kerja. Kebijakan Pemerintah Kota dalam memberikan tambahan

penghasilan pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil dasar hukumnya mengacu pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 39 ayat 1 yang bunyinya: Pemerintah

Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan

pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan

memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah. Pemberian tunjangan kinerja kepada para pegawai di lingkungan

Pemerintah Kota Mojokerto sangat membantu meringankan beban hidup yang harus

ditanggung oleh pegawai. Tunjangan kinerja yang menambah gaji pokok karyawan

memengaruhi semangat kerja pegawai. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian target dan

penyelesaian beban kerja pegawai dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Diharapakan dengan adanya tunjangan kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto dapat

mendorong pegawai untuk dapat meningkatkan kinerja yang berdampak pada maksimalisasi pelayanan publik.