Surabaya Ikon Reformasi Birokrasi

Oleh:

Nuke Kenya A

Mahasiswa Administrasi Publik,

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Telah diketahui reformasi birokasi di atur dalam UU nomor 32 Th 2004 tentang pemerintah daerah, 

dan UU no. 8 Th 1974 tentang pemerintah daerah. Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengharapkan 

Kota Surabaya menjadi ikon reformasi birokrasi di Indonesia. Di karenakan Surabaya adalah 

memiliki pengalaman reformasi birokasi yang cukup dan bisa menjadi contoh kota besar lainnya. 

Bagian terpenting dari reformasi birokrasi adalah sumber daya manusia (SDM). Hanya, yang 

menjadi permasalahan atau kendala di banyak pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah 

SDM, karena pengaruhnya SDM yang berkompenten mempengaruhi kinerja dalam implementasi 

kebijakan publik. Adapun Focus Group Discusion (FGD) reformasi birokasi Pemerintah Kota 

Surabaya di anataranya untuk inovasi meningkat kualitas publik dan mengindentifikasi area 

perubahan yang menjadi kunci sukses kualitas publik dalam peran dan dukungan kementerian 

proses asistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di Surabaya.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Surabaya Ikhsan menjelaskan, saat 

pandemi awal pihaknya sempat merasa bingung. Hal itu dikarenakan adanya tuntutan pelayanan 

yang tetap buka, namun interaksi harus dikurangi. "Tapi kemudian teman-teman di pemkot sering 

koordinasi untuk mempelajari hal-hal baru, sehingga tercipta sejumlah aplikasi. Targetnya habis 

Lebaran tahun ini semua bisa jalan karena kami sudah menyiapkan aplikasi yang terintegrasi," 

tuturnya. Masih adanya se ntuhan Bu Risma mantan walikota Surabaya dua periode yang telah 

membangun Pembangunan pada SDM dan SDA yang sudah dibangun. Walikota saat ini adalah 

bapak Eri Cahyajadi, yamg sekarang membantu pembangunan negara sesuai tupoksinya sebagai 

pemkot saat ini, diharapkan warga atau masyarakat Surabaya pemkot saat ini berkontribusi lebih dan meneruskan apa yang sudah bu risma berikan kemajuan dan perkembangan untuk kota dan 

wilayah ini. Tentu saja menjdaikan Surabaya sbagai contoh kota lain untuk menjadi mascot 

sebagai kota reformasi birokasi, perlu danya kerja sama anatara masyarakat sebagai pendukung 

dan peran pemerintah sebagai pelayanan publik. 

Reformasi birokrasi adalah sebuah tatanan pembaruan atau perubahan dalam ruang lingkup posisi 

atau jabatan di aparatur sipil negaa ASN, setiap pemimpin yang berganti menjadi pemimpin untuk 

wilayahnya adalah memberikan contoh yang baik lebih dahulu. Kesiapan SDM dapat membantu 

menjadikan Surabaya sebagai ikon reformasi Surabaya, apakah faktor lain menunjang seperti 

pengalaman sosial, politik, ekonomi, teknologi dan wilayahnya. Sebagai pimpinan dalam segala 

kebijakan dan keputusan yang diberikan kepada daerahnya juga mempengaruhi atau salah satu 

faktor sebagai berkompennya SDM di lihat dari seberapa kesiapan leader tersebut memimpin dan 

mengarahkan yang menjadikan kualitas warga setempat menjadi lebih baik. Kulitas dan kuantitas 

antar birokrasi baru harus dipandang dari pencapaiannya sangat memberikan konrebusi tanpa 

adanya pro dan kontra dalam perbedaan pendapat. 

Pencapaian sukses dapat di artikan adanya perubahan ketika pemimpin mekakukan segala aktifitas

sebagai pemerintah kota atau atas sumber hukum yang sudah ditetapkan peraturan hak dan 

kewajiban sebagai pemkot, dengan cara memberikan kebutuhan masyarat dan memebrikan 

pelayanan yang dibutuhkan berupa jasa, baran g dan fasilitas. Saat ini Surabaya sedang melakukan 

percobaan memberikan inovasi baru dalam keadaan pandemic saat ini yaitu dengan adanya 

layanan berbasis aplikasi yang saat ini sudah dijalankan disetiap pelayanan publik. Tiga hal yang 

saat ini menjadi pacuan Surabaya akan dijadikan ikon reformasi birokrasi, yaitu:

yang pertama adalah Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi 

pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan 

WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan 

peningkatan kualitas pelayanan publik. kedua adalah menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju 

WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar 

manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan 

pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Yang terakhir adalah sebagai menuju Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit 

kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan

sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan 

kualitas pelayanan publik. Tiga dalam pencapaian ini Surabaya adalah satu faktor bahwa kota 

Surabaya akan dijadikan ikon reformasi birokrasi.