Reformasi Birokrasi Melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru

Oleh :

Risma Pratiwi

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jurusan Administrasi Publik

Ketika terdapat kondisi birokrasi yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dan 

harapan dari masyarakat, pada akhirnya akan tercipta kesan negatif dari masyarakat 

terhadap pemerintah dan rasa percaya masyarakat juga akan mengalami krisis. 

Kondisi meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tidak lagi dapat 

dipenuhi melalui penggunaan konsep birokrasi yang lama karena penggunaan 

konsep birokrasi yang lama tersebut menghasilkan layanan yang lambat, tidak 

efisien dan rumit atau berbelit-belit. Pada era sekarang ini yang sudah masuk pada yang demokratis maka pada hakikatnya pemerintah perlu untuk melakukan 

beberapa strategi kelembagaan reformasi birokrasi dengan maksud untuk 

memantapkan kelembagaan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik 

dengan menerapkan manajeman berbasis kinerja, membangun kapasitas aparatur 

negara untuk menciptakan pelayanan publik yang maksimal dan membangun 

organisasi dan sumber daya manusia aparatur yang professional, netral, transparan, 

dan akuntabel. Birokrasi sebagai komponen pemerintah harus dikembalikan lagi 

untuk hanya terfokus kepada fungsi, tugas prinsip pelayanan publik. Birokrasi harus 

netral dan bukan sebagai alat politik sehingga ia bebas untuk bersinergi dan 

berinteraksi dengan pengguna jasa yang pada hakikatnya adalah kepentingan 

pelayanan untuk masyarakat.

Apalagi sekarang telah memasuki era globalisasi yang menuntut segala 

sesuatunya berjalan serba cepat dan tepat. Oleh karena itulah usaha untuk 

mereformasi birokrasi Indonesia harus dilakukan. Gerakan reformasi ini 

menghendaki birokrasi memiliki netralitas politik, transparan, responsibel, 

akuntabel, bersih dan berwibawa. Untuk mencapai tujuan mencapai atau 

menciptakan birokrasi yang lebih baik, kinerja birokrasi dan penyelenggaraan 

pemerintahan (daerah) yang lama harus segera dapat ditinggalkan dan diganti 

dengan paradigma birokrasi yang baru. Hal tersebut perlu agar pelaksanaan 

desentralisasi (otonomi daerah) tidak menjadi sia-sia akibat terjadinya inefisiensi di 

dalam tubuh birokrasi pemerintah kita. Dalam reformasi birokrasi pada bidang 

pelayanan, penilaian kinerja merupakan satu kegiatan yang sangat penting bagi 

suatu organisasi karena hasil penilaian ini dapat dijadikan sebagai ukuran 

keberhasilan organisasi dalam pencapaian misinya. Untuk organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, informasi mengenai kinerja sangat berguna 

untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu telah 

sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pengguna jasa. Dengan 

melakukan penilaian terhadap kinerja, maka upaya untuk memperbaiki pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi organisasi dapat dilakukan secara sistematis dan lebih 

terarah. Kecenderungan yang terjadi selama ini kaitannya dengan penilaian kinerja 

organisasi adalah tidak didasarkan pada output akan tetapi lebih didasarkan pada 

input, sehingga dorongan untuk mewujudkan hasil dan kinerja cenderung rendah 

dalam kehidupan birokrasi. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru sebagai suatu lembaga dalam melaksanakan misi yang 

diembannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan harus melalui sarana 

dalam bentuk organisasi yang digerakkan oleh sekelompok orang yang berperan 

aktif sebagai aktor, dalam hal ini pegawai yang ada dalam organisasi tersebut. 

Tercapainya tujuan organisasi hanya dimungkinkan oleh adanya upaya dari para 

pegawai yang berada pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Dalam hal ini terdapat hubungan yang erat 

antara kinerja pegawai dengan kinerja organisasi, atau dengan kata lain bila kinerja 

pegawai baik maka kinerja organisasi akan baik pula, oleh karena itu, meskipun 

unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru, namun hal ini tidak bisa 

terlepas dari visi dan misi organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru itu sendiri.

era globalisasi, dibutuhkan pelayanan yang cepat dan akurat. Sehingga untuk 

merespon hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi untuk dapat 

memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Dari pernyataan Sofian Efendi yang 

dikutip oleh (Miftah Thoha, 2007:18), diketahui bahwa untuk dapat membuat 

birokrasi yang efisien, efektif, dan responsif untuk dapat mendukung pemerintahan

Dalam reformasi birokrasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru, penilaian kinerja merupakan 

satu kegiatan yang sangat penting bagi suatu organisasi karena hasil penilaian ini 

dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian misinya. 

Untuk organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik, informasi mengenai 

kinerja sangat berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan oleh 

organisasi itu telah sesuai dengan keinginan, kebutuhan dan harapan pengguna jasa. 

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten 

Kotabaru dalam hal ini memiliki efektivitas yang tinggi dalam bekerja dengan 

dibawah manajemen pemerintahan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik 

menurut standar pelayanan minimum yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat. 

Responsif terhadap berbagai pengaduan dan juga permintaan terhadap jasa 

Perizinan. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kotabaru dipengaruhi oleh 

faktorkepemimpinan yang menjalankan manajemen pemerintahan yang baik serta 

budaya kerja yang terbentuk menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang 

mendukung kinerja tinggi sehingga menghasilkan layanan yang berkualitas.