Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Masa Pandemi COVID-19

Oleh : 

Nailul Isnaini Agustin

Program Studi Administrasi Publik

Fakuktas bisnis hukum dan ilmu sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Strategi reformasi birokrasi Pemda merupakan upaya serta langkah memperkuat daerah dan 

untuk menjawab tantangan di era globalisasi. Reformasi birokrasi bukan hanya 

menyederhanakan struktur birokrasi tetapi mengubah pola pikir dan budaya kerja dalam 

birokrasi.

Reformasi birokrasi pemerintahan dalam era reformasi menandai perubahan tatanan 

pemerintahan menuju ke arah desentralisasi yang diawali pada tahun 1999. Konsekuensi dari 

menganut desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah telah merubah seluruh tatanan dan fungsi 

dalam birokrasi pelayanan publik masa Orde Baru ke tata pemerintahan era reformasi yaitu 

keinginan untuk menegakkan demokrasi secara benar. Persoalan utama reformasi birokrasi ada 

pada masalah Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pelaksana dari birokrasi tersebut baik 

menyangkut komitmen pimpinan maupun kualitas dan moralitas dari SDM termasuk perilaku 

birokrasi termasuk kinerja birokrasi, banyak strategi yang sudah dicanangkan akan tetapi 

hasilnya belum memuaskan, misalnya saja budaya inovasi birokrasi. Reformasi birokrasi 

kaitannya dengan budaya inovasi dalam birokrasi.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik merupakan dua elemen penting dalam tata kelola 

pemerintahan dalam era globalisasi seperti ini menuju terwujudnya pelayanan publik yang 

berkualitas dan prima serta tata pemerintahan yang baik. Program good governance yang 

ditujukan untuk melakukan pembaruan tata kelola pemerintahan pada kenyataannya 

menampilkan pada dua realitas yang bertolak belakang. Pada daerah yang dinobatkan sebagai 

best practice karena mampu mereformasi tata kelola pemerintahan dan dapat mewujudkan 

beberapa institusi publik yang transparan, akuntabel, dan responsif, ternyata disisi lain masih 

dijumpai tata kelola yang buruk. Jadi untuk mengelola tatanan pemerintahan yang baik perlu 

diterapkan prinsip-prinsip good governance dalam mekanisme Pemerintahan Daerah.

Reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah dalam era otonomi daerah dan era globalisasi saat 

ini dikatakan belum maksimal ini ditandai dengan lemahnya aspek sumber daya manusia baik 

dari segi moralitas dan kualitas, lemahnya perilaku birokrasi sebagai pelaksana sistem, budaya 

inovasi reformasi birokrasi belum berjalan dengan baik. Fenomena reformasi birokrasi 

pemerintahan itu belum berjalan dengan optimal karena beberapa faktor yaitu : lemahnya tata 

kelola manajemen pemerintahan, lemahnya kelembagaan, lemahnya kinerja aparatur birokrasi, 

struktur dan kultur birokrasi belum mendukung terhadap pelaksanaan penyelenggaraan 

pemerintahan untuk itu peneliti dalam penelitian ini lebih menekankan kepada pemetaan

kondisi eksisting birokrasi Pemerintahan Daerah baik dari sisi kelembagaan, ketatalaksanaan, 

kinerja dan kultur birokrasi tingkat daerah maupun etika/ perilaku birokrasi serta pembenahan 

struktur dan prosedur birokrasi sesuai dengan paradigma demokrasi dan desentralisasi di era 

globalisasi. Menganalisis kenapa strategi reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah diperlukan, 

menganalisis faktor-faktor penghambat dalam strategi reformasi birokrasi Pemerintahan 

Daerah dan Menyusun pedoman umum strategi reformasi birokrasi Pemerintahan Daerah 

sebagai panduan untuk melakukan pembenahan struktur, kinerja dan kultur birokrasi 

Pemerintahan Daerah.

Karena adanya tuntutan terwujudnya GOOD Governance, maka mau tidak mau birokrasi harus 

melakukan reformasi diri. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan 

kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan 

akuntabilitas. Reformasi birokrasi mengandung arti :

1. Perubahan cara berpikir ( pola piker, pola sikap dan pola tindak ), 

2. Perubahan penguasa menjadi pelayan, 

3. Mendahulukan peranan dari wewenang, 

4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir, 

5. Perubahan manajemen kinerja. 

Reformasi birokrasi secara umum bertujuan untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik, 

didukung oleh penyelenggara Negara yang professional, bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan prima. 

Selain tujuan yang ingin dicapai seperti di atas, reformasi birokrasi mempunyai beberapa 

sasaran, yaitu :

1. Terwujudnya birokrasi professional, netral dan sejahtera, mampu menempatkan diri 

sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat guna mewujudkan pelayanan masyarakat yang 

lebih baik, 

2. Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang professional, fleksibel, efektif, efisien di 

lingkungan pemerintah pusat dan daerah, 

3. Terwujudnya ketatalaksanaan ( pelayanan public ) yang lebih cepat, tidak berbelait dan 

sesuai kebutuhan masyarakat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo 

mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2020-2024 terdapat dua

asas yang dikedepankan, yakni fokus dan prioritas. Sehingga, pandemi Covid-19 yang sedang 

melanda saat ini bukan merupakan alasan aparatur sipil negara (ASN) untuk tidak bekerja 

maksimal dalam melakukan reformasi birokrasi. (Kementrian PANRB, 2020)

Dengan mengedepankan kedua asas tersebut, maka reformasi birokrasi dapat dilakukan secara 

fokus dengan menyentuh pada akar masalah yang ada dalam tata kelola pemerintahan. Karena 

kunci utama pemerintahan untuk berjalan dengan baik adalah dengan melayani masyarakat 

serta dapat merespon tiap perkembangan dan dinamika yang ada. Ada tiga hal yang penting 

untuk diperbaharui dalam pelaksanaan reformasi birokrasi kedepan :

Pertama, reformasi birokrasi harus menekankan kepada hal-hal yang lebih bersifat 

implementatif dibandingkan dengan masalah-masalah formalitas. Sehingga strategi yang 

dilakukan fokus untuk menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi di lapangan.

Kedua, program dan kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi didesain untuk 

diimplementasikan sampai dengan unit kerja dari kementerian, lembaga, dan pemerintah 

daerah. Hal ini dilakukan agar terjadi suatu keterpaduan dari pemerintah pusat hingga ke unit 

terkecil di daerah.

Dan ketiga, analisis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan secara lebih 

holistik, komprehensif, dan antisipatif.

Dalam melaksanakan reformasi birokrasi, ASN harus dapat bergotong royong, sesuai dengan 

visi besar dari Presiden dan Wakil Presiden yakni Mewujudkan Indonesia Maju yang 

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Terlebih dalam kondisi 

pandemi Covid-19 ini, ASN wajib menjaga kesehatan dalam melaksanakan tugas dalam 

tatanan normal baru. ASN pun perlu bergotong royong dalam penanganan pencegahan Covid-

19 dan dalam pelaksanaan tatanan normal baru agar tetap dapat memberikan pelayanan dengan 

cepat dengan birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini yang menjadi kunci untuk 

terwujudnya reformasi birokrasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan 

sebagaimana telah tersusun dalam Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Perubahan 

signifikan dalam tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan adalah penyederhanaan 

struktur dan kelembagaan untuk menuju instansi pemerintahan yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran.

Transformasi digital juga dilakukan melalui pelaksanaan tata kelola Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) untuk transformasi proses bisnis pemerintahan. Implementasi 

SPBE ditujukan untuk mewujudkan layanan yang mandiri, layanan bergerak, dan layanan 

cerdas yang fleksibel serta tanpa batas. Lalu, peningkatan pelayanan prima untuk menjamin 

kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan pemerintah juga diwujudkan dalam 

partisipasi pengaduan pelayanan dan diperbaiki melalui dalam inovasi pelayanan publik. 

Kemudian dalam hal manajemen kinerja, diwujudkan dalam peningkatan efektivitas dan 

efisiensi pemerintahan dengan menjamin APBN yang fokus dan tepat sasaran melalui 

implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terakhir, unit layanan yang 

bersih dan melayani diwujudkan melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) pada unit kerja 

pelayanan untuk membangun budaya antikorupsi dan dapat memberikan pelayanan prima.