Kebijakan dan Inovasi Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan

Oleh :

Nailul Isnaini Agustin

Program Studi Administrasi Publik

Fakuktas bisnis hukum dan ilmu sosial

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Berbasis KPP Jawa tahun 2011-2012, pelayanan pertanahan menempati posisi pertama dalam 

pengaduan masyarakat. Oleh karena itu BPN Surabaya II membuat terobosan layanan inovasi 

melalui Layanan Tujuh Menit untuk meningkatkan kualitas layanan dan inovasi BPN masuk 

25 besar inovasi pelayanan publik tahun 2015 di Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah telah menetapkan 

kebijakan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan pembangunan 

pertanahan. Untuk itu telah dikeluarkan Intruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1998 Tentang Peningkatkan Efisiensi dan Kualitas 

Pelayanan Masyarakat di bidang pertanahan. Intruksi tersebut ditunjukan kepada kepala kantor 

wilayah BPN provinsi dan kepala kantor ketanahan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, untuk 

meningkatkan efisiensi, produktifitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang 

pertanahan. (M.F Rhamadan, 2016)

Dengan adanya keluhan dan tuntutan dari masyarakat, maka pemerintah melalui institusinya 

yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) membuat suat trobosan atau ide tentang kebijakan 

inovatif pada pelayanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di 

kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Tujuan dari pelaksanaan inovasi sektor publik 

sesungguhnya yaitu adanya tuntutan akuntabilitas, transparansi dan perbaikan dalam hal 

pelayanannya kepada masyarakat. Sehingga dalam sektor publik seharusnya dapat bekerja 

lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Permintaan sarana dan prasana yang banyak yang dimana itu sebagai kewajiban pemerintah. 

Kebijakan pertanahan tersebut mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, persediaan, 

penggunaan serta pemeliharaan tanah, mengatur dan menetapkan perbuatan-perbuatan hukum 

antara orang-orang yang berkaitan tentang tanah dan memberikan kepastian hukum dan atas 

tanah berapa melalui pemberian kepastian hukum hak atas tanah beberapa keputusan hak atas 

tanah dan sertifikat. Dalam Proses pengurusan tanah sudah terlihat bahwa hal yang mengenai 

kejelasan persyaratan, biaya,waktu, prosedur dan pelaporan termuat dalam pasal 4 Peraturan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan 

Pengaturan Pertanahan.

Hak memiliki tanah merupakan salah satu hak yang dimiliki manusia. Tanah memegang 

peranan penting dalam kehidupan manusia, sebagai contohnya tanah dapat dijadikan sebagai 

harta atau aset untuk masa depan. Fungsi pokok tanah dalam kehidupan manusia yaitu sebagai 

tempat untuk hidup dan melestarikan kehidupan mereka. Indonesia merupakan sebuah negara 

yang mempunyai jumlah penduduk yang besardan padat. Sebagai negara yang sedang 

berkembang dengan jumlah penduduk cukup besar maka masalah kependudukan kerap kali 

menimpa masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan pertanahan.

Instansi yang bertugas dalam memberikan pelayanan pertanahan adalah kantor pertanahan. 

Kantor pertanahan merupakan instansi vertikal dari Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 

Nasional Provinsi.

CONTOH KASUS

INOVASI PELAYANAN PUBLIK :Program LATUM (Layanan Tujuh Menit) di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya)

Program Layanan Tujuh Menit adalah pelayanan Pertanahan terhadap pendaftaran Pengecekan 

sertifikat dan hapusnya hak – tanggungan yang penyelesaiannya kurang dari 7 menit. Layanan 

ini diberikan pada lokasi lokasi yang telah menggunakan register Dokumen (buku tanah dan 

surat ukur) Elektronik. Inovasi dari pemanfaatan sistem Komputerisasi Kantor 

Pertanahan(KKP) ini merupakan terobosan dari sisi pemenuhan standar waktu pelayanan 

melalui penyederhanaan proses bisnis dan pemanfaatan teknologi IT. Layanan tujuh menit 

hadir karena tuntutan masyarakat akan pelayanan yang prima dengan waktu pelayanan yang 

cepat serta memiliki kualitas yang baik. Dalam menyikapi permintaan masyarakat atas layanan 

yang terbaik maka BPN membuat terobosan yaitu Layanan Tujuh Menit. Awal munculnya 

Inovasi Layanan Tujuh Menit yaitu yang pertama karena proses pelayanan yang lama dan alur 

pelayanan yang terlalu panjang sehingga membuat pelayanan berlangsung berhari hari hal itu 

membuat Kepala Kantor Badan Pertanahan Surabaya II memiliki inisiatif yaitu Layanan Tujuh 

Menit. layanan yang mengoptimalkan sistem Komputerisasi Kantor Pertanahan untuk 

membantu proses pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Layanan Tujuh menit hanya 

melayani pelayanan pengecekan sertfikat dan penghapusan hak tanggungan roya meskipun itu 

belum seluruhnya menyangkut layananan – layanan yang lain, Layanan Tujuh Menit ini 

merupakan inovasi unggulan dari Baadan Pertanahan Nasional Surabaya II.

Inisiatif ini muncul dari gap antara ekspektasi masyarakat dengan pelayanan yang diberikan 

oleh Kantor Pertanahan dari sisi waktu pelayanan. Penyebab dari masalah ini adalah belum 

optimalnya kapasitas kinerja lembaga dengan masih digunakannya metoda pencarian dan 

penyimpanan dokumen register Buku tanah yang masih berbentuk fisik atau kertas. Masalah 

lainnya adalah prosedur pelaksanaan yang berjenjang dan terdiri dari beberapa simpul.Layanan 

yang diusulkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai wujud terobosan 

pemanfaatan teknologi pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan.

Layanan Tujuh Menit adalah layanan yangproses pelayanannya berjalan hanya 7 menit. Proses 

pelayanan ini singkat karena layanan ini menggunakan buku tanah digital dan adanya 

penyederhanaan alur pelayanan serta pelimpahan kewenangan terhadap petugas loket. Berikut 

inti dari penerpan Layanan Tujuh Menit: 

1. Jenis Layanan : 

Layanan Tujuh Menit melayani pelayanan pengecekan sertifikat dan penghapusan hak 

tanggungan roya.

2. Waktu Pelayanan : 

Waktu pelayanan menjadi lebih singkat pada awalnya memerlukan waktu 4-5 hari untuk 

pelayanan pengecekan sertfikat dan penghapusan hak tanggungan roya yang kemudian 

menjadi 7 menit.

3. Penggunaaan Sistem Digital : 

Buku tanah yang semula dilakukan pengecekan secara manual diganti sistem digital.

4. Pelimpahan Kewenangan : 

Pelimpahan kewenangan sampai pada petugas di Front Office. Inovasi ini merupakan 

pemangkasan dari sekurangnya 4 atau 5 simpul prosedur menjadi hanya 1 (simpul) yaitu 

petugas di Front Office.Hal ini dapat dilakukan karena petugas tersebut dapat melakukan 

tugas yang tadinya dikerjakan oleh 4-5 orang yang berbeda dengan bantuan sistem aplikasi 

tersebut.

5. Singkatnya Proses Pelayananan : 

Dengan singkat nya proses pelayanan, pemohon bisa menunggu di loket Layanan Tujuh 

Menit dan dapat melihat proses pelayanan.

Dalam penerapan inovasi Layanan Tujuh Menit termasuk dalam inovasi proses pelayanan 

karena yang sebelumnya tidak ada seperti proses validasi, perubahan buku fisik ke digital dan 

kewenangan pelayanan yang dari 4-5 simpul prosedur menjadi 1 prosedur yakni hanya petugas

loket. Selain itu, Layanan Tujuh menit juga tergolong dalam tipologi inovasi metode 

pelayanan, Layanan Tujuh menit juga memberikan cara baru dalam berinteraksi dengan 

pemohon, yang biasanya dilakukan secara umum atau campur sekarang menjadi loket sendiri 

dan menggunakan buku tanah digital, jadi pemohon dapat melihat sendiri dokumen digital 

tersebut melalui tampilan yang ada di aplikasi komputer pertanahan . Dalam menjalankan 

pelayanan publik, ada metode baru dalam proses pengecekan sertifikat dan penghapusan hak 

tanggungan roya yakni terdapat loket sendiri untuk penyelesaian layanan tersebut tanpa harus 

menunggu lama dan digunakannya sertifikat elektronik atau digital. Layanan Tujuh Menit 

sendiri juga termasuk dalam Tipologi kebijakan karena terdapat kewengan yang diberikan leh 

petugas loket yang sebelumnya ada di para pejabat. Kewenangan tersebut mengenai tentang 

penandatanganan surat tanah.

Penerapan program Layanan Tujuh Menit ini termasuk dalam level incremental. Karena 

perubahan yang terjadi hanya,

(1) penggunaan buku tanah digital, sehingga pemohon tidak perlu menunggu terlalu lama , dan

(2) penyederhanaan alur pelayanan membuat pelayanan jauh lebih cepat dan efisien. 

Oleh karena itu didalam level inovasi Layanan Tujuh Menit tergolong level incremental karena 

perubahan terjadi hanya sebagian kecil terhadap proses atau layanan yang terjadi. Walaupun 

yang terjadi hanya perubahan kecil namun inovasi yang dilakukan dapat diterapkan secara terus menerus.