Inovasi Pelayanan Publik Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Melalui Rumah Layanan Pertanahan Terpadu Di Desa Wotan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Penulis :

Yuniar Ajeng Nara Pertiwi (Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Fakultas 

Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik)

Melayani kepentingan masyarakat merupakan salah satu tugas utama bagi instansi-instasi 

pemerintah terkait pelayanan publik. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pendoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk dan macam kegiatan 

yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik atau instansi pemerintah dalam upaya 

untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan atau masyarakat maupun pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Seiring perkembangan jaman, kebutuhan 

masyarakat akan jasa maupun pelayanan administrasi turut meningkat. Dimana masyarakat 

menginginkan sebuah pelayanan yang cepat dan tepat. 

Keinginan masyarakat tersebut, membuat instansi-instansi pemerintah saling berlomba 

memberikan pelayanan yang terbaik dengan berbagai bentuk dan macam inovasi pelayanan.

Suwarno (2008: 11) menjelaskan inovasi dapat hadir dalam berbagai wujud, antara lain wujud 

pengetahuan, cara, objek, teknologi atau penemuan yang baru. Sebuah produk baik berupa 

barang atau jasa dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila dipandang baru dimata 

pasarnya atau masyarakat, namun produk tersebut bisa dikatakan baru hanya pada wilayah 

tertentu saja karena produk tersebut sebelumnya telah ada pada wilayah tertentu. Dengan 

dilakukan inovasi pelayanan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan yang akan 

didapatkan oleh masyarakat, sehingga citra instansi publik oleh masyarakat dapat dikatakan 

baik, tidak ada lagi keluhan yang disampaikan masyarakat mengenai buruknya.

Salah satu instansi pemerintahan dilingkungan Kabupaten Gresik yang melakukan inovasi 

pelayanan publik yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Ada banyak inovasi pelayanan 

yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik yaitu Weekend Service, 

Larasita, Program 70-70, Komputerisasi Kegiatan Pertanahan (KKP) dan inovasi yang 

terbaru yaitu dengan mendirikan Rumah Layanan Pertanahan Terpadu yang berletak di Desa 

Wotan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik.

Kegiatan pelayanan di Rumah Layanan Pertanahan Terpadu dilakukan berdasarkan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan, dimana kegiatan pelayanan yang 

dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik tidak hanya dilakukan di kantor oleh 

petugas kantor saja, melainkan dilakukan sebuah inovasi pelayanan yang dilakukan di desa. 

Keberadaan Rumah Layanan Pertanahan Terpadu di Desa Wotan hanya ada satu dan pertama 

di Indonesia, sehingga dijadikan sebagai pilot project pelayanan administrasi pertanahan 

terpadu. Rumah Layanan ini diresmikan pada 10 Januari 2016, tempat layanan ini disebut 

sebagai Rumah Layanan Pertanahan Terpadu karena pelayanan yang diberikan tidak hanya 

pendaftaran sertifikat tanah saja, tetapi juga melayani pembayaran Pajak Bumi dan

Bangunan.

Rumah Layanan Pertanahan Terpadu didirikan dengan alasan untuk memperpendek 

jarak antara masyarakat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, dimana agar

masyarakat yang berada di desa terpencil tidak perlu untuk jauh-jauh datang ke Kantor 

Pertanahan Kabupaten Gresik yang berada dipusat kota. Rumah Layanan Pertanahan

Terpadu sengaja didesain sebagai tempat pelayanan yang berbasis partisipasi masyarakat. 

Bentuk partisipasi tersebut terbukti dengan keberadaan 2 (dua) pegawai yang ada di Rumah 

Layanan Pertanahan Terpadu yang berasal dari masyarakat Desa Wotan. Dua pegawai 

tersebut mendapatkan pelatihan atau diklat yang bersangkutan dengan kegiatan pertanahan.

Rumah Layanan Pertanahan Terpadu ini melayani dalam bidang administrasi pertanahan, 

yaitu pendaftaran sertifikat dan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Rumah Layanan 

Pertanahan Terpadu di Desa Wotan ini memberikan pelayanan dari hari Senin sampai dengan 

hari Jumat, pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB.

Alasan lain pendirianRumah Layanan Terpadu dibidang Pertanahan disebabkan sulitnya 

dalam proses pendaftaran tanah, permasalahan tersebut timbul karena perbedaan data dalam 

beberapa peta tanah yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan dengan desa. Setelah adanya 

Rumah Layanan permasalah tersebut diatasi melalui program Iventarisasi Penguasaan, 

Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T). Tujuannya untuk mempermudah 

masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah, salah satunya dengan pemetaan bidang tanah. 

Karena untuk menentukan batas-batas tanah milik warga desa, harus berdasarkan pada peta 

dari Kementerian yang sudah teruji dan akurat, karena kebijakan ini untuk menghindari kesimpang siuran data yang ada