Efektifitas Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Di Kota Seluma

Oleh :

Fury Fidianti Putri

Mahasiswa Prodi Administrasi publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Dalam Kinerja suatu organisasi itu sangat penting, oleh karena terlihatnya kinerja 

dengan tingkat pencapaian hasil, maka dapat diketahui hasil pekerjaan yang beorientasi 

dengan tugas dan wewenang yang diberikan dilaksanakan secara nyata dan maksimal. 

Kinerja sutu organisasi yang telah dilaksenakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, 

harus disesuaikan pula dengan visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan sebagai 

landasan untuk melakukan tugas yang diemban. Artinya kinerja atau Perfomance merupakan 

tingkat pencapaian hasil. Kelurahan sebagai organisasi pemerintahan yang terdepan dan 

paling dekat dengan kebutuhan maupun hubungannya dengan masyarakat, yang menjadi 

tombak keberhasilan pembangunan.

Dalam melaksanakan pemberdayaan pihak pemerintah kelurahan harus terlebih 

dahulu melihat faktor-faktor yang ada melalui analisa kesempatan, peluang, tantangan 

maupun hambatan yang ada di era otonomi ini, serta pemberdayaan yang dilakukan haruslah 

dapat menjawab kehendak atau keinginan masyarakat di kelurahan sebagai obyek pelayanan 

dari pemerintahan kelurahan. Lalu, bagaimana kinerja sebuah organisasi? 

Banyak para pakar berpendapat dengan menggunakan indikator dan konsep, seperti 

efektivitas, efisiensi dan juga produktivitas untuk menentuk sejauh mana kemampuan sebuah 

organisasi dalam mencapai tujuan. Namun konsep dan indikator yang dikemukakan selalu 

saja hanya tepat digunakan bagi organisasi swastayang berorientasi keuntungan belaka, hal 

ini tentunya berbeda dengan organisasi publik yang berorientasi pada pelayanan kepada 

masyarakat banyak tanpa mengejar keuntungan materi. Pelayanan publik bagi kesejahteraan 

dan kemakmuran masyarakat untuk menuju suatu pemerintahan yang good governance. 

Agenda reformasi birokrasi merupakan langkah di dalam perbaikan kinerja birokrasi 

dalam memberikan pelayanan public menjadi isu strategis dari pemerintahan pusat untuk 

segera mendapatkan perhatian. Birokrasi yang memiliki kinerja buruk dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintah dan hubungan 

yang berkaitan dengan citranya kepada masyarakat.Kinerja birokrasi dapat ditinjau melalui 

berbagai dimensi, yang diantaranya adalah dimensi akuntabilitas, responsibilitas dan 

responsivitas, yang mana merupakan bagian terpanting bagi aparat dalam memberikan 

pelayanan. Kinerja merupakan suatu konsep yang diukur berdasarkan indicator yang sangat 

bervariasi sesuai dengan konteks penggunaannya.

Akuntabilitas kinerja paling tidak memberi manfaat (pertama) masyarakat ingin 

mengetahui seberapa besar efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan publik 

oleh pemerintah, yang notabene dibiayai oleh uang rakyat. Pemerintah dapat sekaligus 

mengintrospeksi diri terhadap kemampuandari setiap program yang dijalankan apakah 

mengarah pada tujuan pada periode akhir perencanaan.

Komitmen pemberdayaan kelurahan tersebut merupakan tanggungjawab pemerintah 

sebagai pelayan masyarakat, sebagaimana Bapak Lurah Napal mengungkapkan bahwa upaya 

yang dilakukan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat telah banyak dilakukan, 

karena hal ini merupakan bagian dari bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya. 

Upaya-upaya yang ingin ditingkatkan adalah perlunya untuk diteruskan agar masyarakat 

berperan aktif dalam proses pembangunan. 

Pelayanan public yang diselenggarakan oleh birokrasi merupakan salah satu 

perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pelayanan umum dimaknai 

oleh Lembaga Administrasi Negara (1998) sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan dilingkungan perusahaan negara/ daerah 

dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabilah layanan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas 

layanan yang dipersepsikan baik dan memuaskan. Jika layanan yang diterima melampaui 

harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas yang ideal. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa baik dan buruknya pelayanan tergantung kepada 

kemampuan penyedia layanan dalam memnuhi harapan masyarakat secara konsisten dan 

berakhir pada persepsi pemakai jasa. 

Berdasarkan uraian konseptual, maka pihak kelurahan Napal telah berupaya 

semaksimal mungkin mengembangkan konsep pelayanan prima kepada seluruh lapisan 

masyarakat secara adil dan merata. Pemberian layanan kepada masyarakat pihak kelurahan 

sangat memegang teguh prinsip efisien dan efektivitas. Setiap pelayanan yang diberikan telah 

diupayakan untuk menjadi pelayanan yang memiliki kualitas prima, sehingga kepuasan 

masyarakat tercapai dan citra pemerintah menjadi baik di mata masyarakat.

Maka dalam pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan Napal membuka 

kesempatan sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam 

mensukseskan program. Adapun yang perlu diketahui bahwa pemahaman dan kesadaran 

mengenai pentingnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah membutuhkan komitmen dari 

seluruh pihak yang terkait, dimana aktor kunci di dalamnya adalah masyarakat dan 

pemerintah.

Bahwa Akuntabilitas aparat kelurahan Napal kecamatan SelumaKota kabupaten 

Seluma sudah cukup baik, dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen dan 

kesungguhan aparat kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal 

pelaksanakan program pemberdayaan. Responsibilitas aparat kelurahan sudah cukup baik, 

dimana hal ini dapat dilihat dari kemampuan aparat kelurahan dalam meminimalisir 

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan masyarakat.Dan juga Responsivitas aparat 

kelurahan Napal masih perlu adanya perbaikan-perbaikan, hal ini perlu adanya komitmen dan 

tindakan aparatur yang intens di dalam melakukanpembinaan kepada masyarakat.