Penghargaan Pengelolaan APBD Predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)Di PemKot Surabaya

Dibuat oleh, 

Nuke kenya Agustina Program studi Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Muhammaddiyah Sidoarjo

MEMOPOS.com,Surabaya - APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah, sebagai alat pengelolaan keuangan daerah dalam pembangunan atau otonomi daerah. APBN adalah anggaran pendapatan belanja negara untuk mengelola keuangan negara sebagai pembangunan negara, dalam beberapa dimensi. Pembangunan pendidikan, kesehatan, pariwista, infrastruktur, dan lain sebagai lainnya. Sumber APBD/APBN dari pajak, penjualan SDA import /ekspor, penyewaan, dan memutar BMD ( Barang Milik Daerah) agar mendapatkan pendapatan asli daerah atau disebut PAD. Pengelolaan APBD/ APBN di Indonesia masih kurang efektif, dikarenakan masih banyaknya defisit dan inflasi dalam mengelola keuangan. Masih banyaknya kurang memadai dalam kualitas SDM mempengaruhi mekanisme dalam mengelola keuangan, akhirnya berdampak masih banyaknya KKN (korupsi kolusi nepotisme). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa setiap evaluasi pengelolaan keuangan akan selalu mendapati defisit, namun bagaimana cara setiap daerah atau pemerintah kota menanggulangi permasalahan atau memiliki opsi dalam permasalahan tersebut. 

PemKot Surabaya adalah salah satu daerah yang mekanisme dalam mengelola keuangan daerah sangat patut dicontoh, sudah terbukti dengan menerima reward atau pengharagaan dari Menteri Keuangan dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak Sembilan kali. 

Pembuktian ini telah menjadi suatu evaluasi dalam penyusunan pengelolaan keuangan daerah sebagai bentuik inovasi untuk mengelola keuangan dengan efektif di daerah atau PemKot lainnya.

Dalam penghargaan ini adalah bentuk penyusunan laporan pengelolaan keuangan daerah Surabaya, utamanya dalam penghargaan ini sebagai acuan untuk tetap terus lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan. Dalam inovasi pemkot Surabaya, hingga raih penghargaan ini adalah dengan adanya keterbukaan atau pengelolaan nota atau pengeluaran dan pemasukan bisa di akses sehingga tidak ada ketertutupan dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam pengelolaan keuangan. Analisis Value for money untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Surabaya, analisis ini adalah digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah agar tidak mengalami defisit atau pengeluaran anggaran yang tidak diperlukan. 

Pendekatan value for money Ini digunakan dalam periode 2016-2019, dan tidak hanya digunakan dalam dimensi APBD, namun juga digunakan dalam dimensi pengelolaan keuangan oleh DINKES (Dinas Kesehatan) jawa timur sebagai meningkatkan pendapatan, dan tata kelola keuangan perusahaan yang baik. Berdasarkan konsep VFM ini, merupakan sebuah inovasi sector publik yang tingkat keberhasilan program kerjanya mengacu pada tiga elemen yaitu, ekonomis, efektivitas dan efisiensi. Khususnya pada anggaran pengeluaran dan penerimaan BPHTP memberikan analisis yang cukup jelas dengan teori yang diberikan, namun kinerja pemkot Surabaya belum dianggap mampu melakukan penghematan atas biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan. Pada tahun 2015-2019 pemkot Surabaya berhasi mencapai tingkat ekonomis kinerja antara 80% - 90% dan meningkat menjadi 92,24%. Dalam penataan atau tata kelola keuangan daerah saat ini sangatlah tersusun dan terencana dengan melihat layanan dan pembangunan yang ada saat ini disbanding 6 tahun yang lalu, walaupun belum bisa dikatakan 100% efektif namun pemkot Surabaya memberikan kemajuan yang sangat pesat dengan dampak-dampak yang positif, untuk perbaikan pengembangan kota Surabaya.