Upaya Kota Malang Dalam Menciptakan Mal Pelayanan Publik Berbasis Digital Terkoneksi

Oleh: Nadhifah Aulia Putri

Mahasiswa Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Reformasi merupakan proses upaya sistematis, terpadu, komprehensif, ditujukan untuk

merealisasikan tata pemerintahan yang baik (good governance). Sedangkan, pengertian birokrasi

menurut Max Weber adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan

tujuan yang hendak dicapai. Sehingga untuk mewujudkan good governance, maka diperlukan

adanya reformasi birokrasi sebab hal ini menyangkut penyelenggaraan negara untuk

mewujudkan perbaikan pada pelayanan publik.

Reformasi Birokrasi menurut Menpan adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan

perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut

aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Sehingga dapat dipahami bahwa reformasi

birokrasi merupakan usaha pemerintah dalam mengubah sistem penyelenggaraan pemerintahan

menjadi lebih baik.

Gambaran umum terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat dilihat di Kota Malang

yang dimana Pemerintah Kota Malang akan menciptakan inovasi terobosan baru dalam masa

pandemic Covid-19 saat ini. Terobosan baru tersebut yakni Mal Pelayanan yang berbasis digital

terkoneksi. Pelayanan yang baik tentu melibatkan berbagai lembaga negara untuk menuju

pelayanan publik digital atau e-services. Hal ini dilakukan untuk mempermudah semua masyarakat maupun mahasiswa dalam mengurus

berbagai pelayanan ataupun perizinan. Namun, dari sisi tantangan, yang perlu diperhatikan

adalah konektivitas dan interoperabilitas aplikasi serta sistem yang dimiliki, selain itu adaptasi

terhadap kondisi krisis dan penyesuaian layanan menuju arah digital juga perlu diperhatikan. Solusi permasalahan seperti ini tidak semudah dalam teori dan tidak semudah seperti

membalikan telapak tangan. Dan tak dapat dipungkiri bahwa selama ini sudah banyak waktu,

tenaga, pikiran dan upaya yang dilakukan oleh penyedia layanan. Kenyataannya masih tetap

diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan tersebut.

Gencarnya diseminasi informasi di kalangan penyelenggara pelayanan publik menjadi harapan

untuk dapat mengatasi kendala kurangnya pemahaman dan koordinasi internal penyelenggara

layanan.

Guna dari standar pelayanan publik harus dijadikan tolok ukur pedoman penyelenggaraan

pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik, karena pelayanan yang mudah, terjangkau,

cepat dan terukur adalah yang diperlukan. Mengenai tantangan tentang belum adanya standar

pelayanan public, perlu dibuat standar pelayanan publik yang mencakup, sistem, mekanisme dan

prosedur, dalam UU sudah diatur tentang itu. Yang sangat penting, penyusunan standar

amanatnya harus melibatkan masyarakat.

Seperti yang dikutip pada Beritasatu, Sutiaji telah mengungkapkan bahwa Mal Pelayanan Publik

(MPP) tersebut telah dipersiapkan di pusat Kota Alun-Alun Mal Kota Malang, yang rencananya

pada bulan Agustus tahun 2021, Pemkot Malang akan segera me-launching kan MPP. Tujuan

yang diharapkan dari hal tersebut yaitu agar masyarakat dapat terlayani dengan baik yang

memangkas birokrasi serta meniadakan tindakan calo.