Peningkatan Kualitas Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kota Semarang

Oleh: Nadhifah Aulia Putri

Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Saat ini di Indonesia banyak sekali menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan

publik. Permasalahan dari pelayanan publik di Indonesia sebagian besar berkaitan dengan kinerja

aparatur pemerintah yang memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada publik yang

tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga hal tersebut menyebabkan ketidakpuasaan dan

kekecewaan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik. Hal ini sudah menjadi sebuah

rahasia umum bahwa ketidakpuasan masyarakat tersebut dapat muncul dikarenakan dipicu oleh

adanya sistem administrasi yang terlalu terbelit-belit, yang seharusnya bisa diproses dengan

mudah kini menjadi lambat, biaya yang relatif mahal dan tidak transparan sehingga terbuka

peluang untuk terjadinya pungutan liar, serta tidak adanya kejelasan baik dari segi biaya maupun

waktu penyelesaian sehingga terkadang kinerja aparatur pemerintah sering dipertanyakan.

Salah satu pelayanan yang diberikan oleh aparat birokrasi publik adalah pelayanan sertifikasi

tanah. Hak memiliki tanah merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh manusia. Tanah

memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, sebagai contohnya seperti tanah dapat

dijadikan sebagai harta atau asset untuk di masa depan. Tanah juga memiliki fungsi tersendiri

dalam kehidupan manusia yaitu sebagai tempat untuk hidup serta melestarikan kehidupan

mereka.

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk lebih besar dan padat.

Sebagai negara yang sedang berkembang dengan jumlah penduduk yang relatif padat, maka

masalah kependudukan sering kali menimpa masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan

dengan pertanahan.

Upaya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dalam mendukung pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan untuk mewujudkan Good

Governance maka perlu dilakukannya reformasi birokrasi pada area pelayanan pertanahan

tersebut dilaksanakan dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pelayanan pertanahan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

mulai dilakukan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2006

tentang Badan Pertanahan Nasional ditindaklanjuti dengan diserahkannya Dokumen Usulan dan

Road Map Reformasi Birokrasi BPN RI 2010-2014 kepada Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dilihat dari pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut Kota Semarang yang merupakan kota

dengan padat penduduknya yang menjadi pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah, sehingga

setiap pelayan publik selalu memiliki peningkatan setiap tahunnya, tidak terkecuali pelayanan

pendaftaran tanah. Intensitas permohonan pelayanan yang begitu tinggi di Kantor Pertanahan

Kota Semarang dengan rata - rata per bulan mencapai ± 15.000 bidang (satu bulan 20 samapai

dengan 22 hari kerja sehingga rata-rata per hari 650 - 750 bidang).

Akan tetapi dengan semakin meningkatnya jumlah pemohon, pelayanan pertanahan tidak

terlepas dari berbagai permasalahan seperti proses pelayanan yang lama, prosedur pelayanan

terbelit-belit, persyaratan administrasi yang rumit, biaya pelayanan yang mahal dan tidak

transparan. Berbagai permasalahan yang timbul tersebut diakibatkan oleh banyak faktor

misalnya faktor pegawainya yang kurang memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai

aparatur negara, keterbatasan sarana penunjang maupun prosedur pelayanan yang kurang

mendukung.

Peningkatan kualitas pelayanan di Kantor Pertanahan Kota Semarang selain dengan penerapan

SOP telah dilakukan penerapan SPM. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas atau

kualitas minimal dari pelayanan pertanahan yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga

diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan dan menghindari kesenjangan pelayanan di

Kantor Pertanahan Kota Semarang. Selain itu Kantor Pertanahan melakukan pelayanan di luar

SPM yaitu weekend service dan car free day service. Pelayanan pada saat weekend service ini

melayani khusus untuk pemohon yang datang langsung tanpa surat kuasa bertujuan untuk

memberikan pelayanan bagi masyarakat. Akan tetapi dalam pelayanan car free day tidak

melayani penerimaan berkas hanya melayani konsultasi, informasi terkait dengan pelayanan

pertanahan.