Kebijakan Pemerintah Mengenai Sertifikat Tanah Elektronik Yang Masih Belum Menyakinkan Publik

Oleh: Ike Rahma Wulandari 

Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 

Perkembangan zaman selalu diikuti dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, 

perkembangan teknologi juga banyak memberikan sumbangan yang cukup besar di berbagai 

bidang, tak terkecuali bidang pemerintahan. Dengan adanya perkembangan teknologi ini 

Pemerintah selalu berupaya memperbarui setiap program-programnya termasuk sektor 

pelayanan publik. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan informasi bahwasannya 

akan menarik lembaran sertifikat kepemilikan tanah masyarakat untuk diganti dengan sertifikat 

tanah elektronik atau digital. Publik sebagai penerima pelayanan tentu merasa bertanya-tanya 

mengenai informasi ini. Masyarakat merasakan hal ini bermula ketika Kementrian Agraria dan 

Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan memberlakukan sertifikat tanah 

elektronik atau disebut sertifikat-el pada tahun ini. 

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil sebelumnya telah menyampaikan kepada Presiden 

Joko Widodo soal kebijakan digitalisasi sertifikat tanah, Kepala BPN Sofyan mengatakan 

bahwa infrastruktur sudah dipersiapkan oleh BPN untuk mendukung penuh pelayanan digital 

seperti adanya fitur validasi buku tanah, warkah tanah, dan menyusun berbagai aturan terkait 

dengan e-sertifikat. Adanya sertifikat tanah elektronik merupakan bentuk upaya Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/BPN mendorong adanya transformasi digital atau Digital Melayani

(Dilan) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan sertifikat elektronik tanah 

ini juga merupakan salah satu bentuk dari 3 program besar transformasi digital Kementerian 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kemudian Sofyan Djalil selaku Kepala BPN menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Agraria 

dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. Dalam Pasal 

16 ayat 1 Permen ATR Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa pergantian sertifikat menjadi 

sertifikat-el termasuk meliputi pergantian buku tanah, surat ukur, bahkan gambar denah satuan 

rumah susun menjadi dokumen elektronik. Kebijakan tentang sertifikat elektronik ini 

sebenarnya telah telah resmi diberlakukan sejak diundangkan pada tanggal 12 Januari 2021 di 

Jakarta. 

Banyak mendapat tentangan dengan adanya informasi mengenai rencana sertifikat elektronik 

Kementerian ATR/BPN. Muncul kekhawatiran dan keraguan dari publik mengenai kebijakan 

ini termasuk aktivis dan juga warganet di sosial media. Kecemasan mengenai sertifikat tanah 

elektronik salah satunya didasari masalah keamanan. Apalagi tidak sedikit masyarakat yang 

merasa bahwa dengan memegang Salinan sertifikat tanah dalam bentuk fisik amatlah penting, 

Kecemasan yang dirasakan oleh publik ini mengacu pada beberapa kemungkinan-

kemungkinan yang akan terjadi terutama jika suatu saat terjadi sengketa. Bahkan bukan hanya 

kasus sengketa, kasus sertifikat kepemilikan tanah ganda juga cukup sering terjadi, dengan 

melihat kasus-kasus yang sebelumnya terjadi membuat publik pun sulit untuk begitu saja 

menerima dan percaya dengan kebijakan pemerintah untuk beralih dari sertifikat kepemilikan 

tanah berbasis kertas menjadi dalam bentuk elektronik/digital.

Masyarakat juga merasa cemas mengenai sistem keamanan digital pemerintah untuk sertifikat 

tanah elektronik ini, dan masyarakat juga memikirkan kemungkinan lain seperti bagaimana 

apabila terjadi peretasan yang mengakibatkan kebocoran data-data penting yang kemudian

disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengingat kasus mengenai 

peretasan situs dan pusat data milik pemerintahan yang telah terjadi beberapa kali, Maka tidak 

salah jika masyarakat timbul keraguan mengenai rencana pemerintah soal perubahan sertifikat 

tanah ini.

Pemberlakuan sertifikat elektronik di Indonesia memang tidak mudah. Karena wilayah di 

negara kita sangatlah luas sehingga proses perubahannya tentu akan memakan waktu yang 

sangat lama. Dengan itu maka implementasi digitalisasi sertifikat tanah ini akan dimulai dari 

tanah pemerintah dan kemudian badan usaha yang akan ditarik, lalu divalidasi dan disimpan

dalam sistem file elektronik. Lalu bisa diprint di mana saja oleh pemilik saat dibutuhkan. 

Kemudian timbul pertanyaan bagaimana posisi masyarakat dalam validasi yang akan 

dilakukan, sebab tanah-tanah yang sudah bersertifikat tersebut banyak yang bermasalah, seperti 

tidak sesuai ukuran, adanya tumpang tindih, dan bisa jadi ada yang tengah bersengketa. 

Masyarakat juga rentan terhadap program ini, karena ada wilayah-wilayah yang terdapat 

konflik agraria struktural dengan rakyat kecil. Seharusnya pemerintah segera menuntaskan 

terlebih dahulu konflik-konflik tersebut. Agar penerapan program sertifikat tanah elektronik 

berjalan lancar, dan tidak berpotensi memperparah konflik agrarian yang ada. 

Kepala BPN juga menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tidak akan menarik sertifikat 

fisik milik masyarakat ketika sudah dibuat versi digitalnya. Kemudian beliau juga 

mengingatkan kepada masyarakat agar waspada apabila ada orang yang mengaku dari BPN 

dan meminta sertifikat tanah yang dimiliki. Banyak masyarakat yang masih salah paham terkait 

pergantian sertifikat tanah elektronik ini. Dengan ini maka seharusnya menjadi tugas 

Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

Memang benar jika saat ini zaman sudah serba digital dan Indonesia juga harus masuk era 

digital agar tidak mengalami ketertingalan. Penggunaan teknologi dan semua yang berbasis 

elektronik memang memudahkan masyarakat, namun jika ada dampak positif maka pasti ada 

dampak negatifnya. Sertifikat elektronik ini merupakan hal yang sangat vital bagi pemegang 

hak sertifikat, maka perlu ada kajian secara hati-hati dan mendalam, dan diperlukan 

pemberlakuan uji coba pada Gedung-gedung pemerintah, lahan-lahan pemerintah baik pusat 

maupun daerah dan bersamaan dengan itu diikuti dengan melakukan sosialisasi kepada 

masyarakat. Kemudian jika memang sertifikat-el ini segera diberlakukan di seluruh wilayah di 

Indonesia maka diharapkan pada proses pelaksanaannya dilakukan secara cermat, hati-hati, dan 

transparan. Jangan sampai terdapat penyimpangan di dalamnya.