Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Kabupaten Kota Baru

(Studi terhadap Kualitas Pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan

Penanaman Modal)

Oleh :

Nur Azizatul Ummaroh

Mahasiswa prodi Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good 

governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem 

penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), 

ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan 

penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien.

Adanya kesan negatif serta krisis kepercayaan terhadap pemerintah (birokrasi) 

diakibatkan konsep tersebut tidak tanggap respon masyarakat. Konsep lama birokrasi yang 

tidak mampu menyesuaikan diri serta tidak lagi mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Era 

globalisasi yang menuntut segala sesuatu berjalan cepat dan akurat tidak sejalan dengan 

konsep birokrasi lama yang tidak mampu memberikan pelayanan cepat, efiseien, dan tepat 

waktu. Oleh karena itu diperlukan reformasi birokrasi Indonesia. Reformasi ini 

mengharuskan birokrasi yang netralitas politik, transparan, responsible, akuntabel dan 

berwibawa. Dalam pencapaian birokrasi yang lebih baik diperlukan kinerja birokrasi dan 

penyelenggaraan pemerintahan (daerah) dengan paradigma birokrasi baru.

Dalam pembangunan ruang dan mekanisme partisipasi warga telah banyak 

mengalami best practice (keberhasilan), seperti yang telah berlangsung di Kabupaten 

Kotabaru. Kabupaten Kotabaru, dinilai memiliki potensi terbesar dalam pelayanan publik

yang partisipatif dan berkeadilan. Kotabaru sebagai kabupaten yang bertumpu pada aspek 

jasa dan perdagangan memiliki potensial untuk dikembangkan menjadi daerah dengan image 

kreatif dan dinamis yang mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik yang sejati. Tidak 

hanya itu, perbaikan lain juga telah dilakukan kabupaten Kotabaru pada sektor pelayaan 

publik, seperti proses pembuatan ijin investasi. Program- program lain yang dilakukan 

Pemertintah Kabupaten kotabaru dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi 

pemerintahannya adalah ketika melakukan mutasi para pejabat. Pemerintah Kabupaten 

Kotabaru mengambil sikap memilih dan menempatkan pejabat berdasarkan kompetensi dan 

prestasi kerja. Pemerintah Kabupaten Kotabaru berani menempatkan tenaga-tenaga muda 

yang berpotensi, sepanjang mereka memenuhi kriteria untuk tampil ke umum. Hal tersebut 

dikarenakan Kabupaten Kotabaru sebagai kota yang bertumpu pada aspek jasa dan 

perdagangan yang sudah seharusnya memiliki tenaga yang profesional. 

Peningkatan pelayanan juga ditunjukkan dengan peningkatan anggaran belanja Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Upaya 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru merupakan usaha untuk mereformasi 

birokrasi pemerintahannya, oleh karena itu, pengeluaran mengharuskan adanya konsekuensi 

peningkatan kinerja pelayanan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kotabaru 

itu sendiri. 

Pelayanan pemerintahan daerah merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah 

daerah. Yang berkaitan dengan fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah dapat mewujudkan tujuan negara 

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat apabila mampu memberi pelayanan yang baik 

kepada masyarakat. 

Dalam reformasi birokrasi pada pelayanan, penilaian kinerja merupakan satu kegiatan 

yang sangat penting bagi suatu organisasi karena hasil penilaian ini dapat dijadikan sebagai 

ukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian misinya. Informasi mengenai kinerja sangat 

berguna untuk menilai seberapa jauh pelayanan yang diberikan organisasi, hal tersebut sangat 

penting untuk organisasi yang memberikan pelayanan kepada publik. Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai suatu 

Lembaga dalam melaksanakan misi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui 

sarana dalam bentuk organisasi yang digerakkan sekelompok orang dalam organisasi

tersebut. Upaya para pegawai yang berada pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru telah mencapai tujuan organisasi. Dalam 

hal ini terdapat hubungan erat antara kinerja pegawai dengan kinerja organisasi. Oleh karena 

itu, analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang tidak lepas dari visi dan misi organisasi Badan 

Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru itu 

sendiri. 

Kualitas layanan aparat pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru terhadap publik diukur melalui spontanitas dalam 

menangani permasalahan, tenggang waktu penyelesaian suatu permasalahan/pekerjaan dan 

tata krama dalam memberikan pelayanan. Kualitas layanan terdiri sari berbagai dimensi yang 

kompleks, sehingga penyelesaian terhadap kualitas pelayanan public membutuhkan proses 

dan cara yang tidak mudah. Dalam konteks ini badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan 

Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang merupakan media pelayanan 

dibidang perijinan. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah 

Kabupaten Kotabaru harus melakukan Langkah-langkah perbaikan disegala aspek kegiatan, 

dalam meningkatkan kinerja aparatnya, mengingat munculnya complain dari pengguna jasa 

atas pelayanan yang diberikan. Kontrol publik pengguna jasa digunakan sebagai cara untuk 

penilaian terhadap baik atau tidaknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh sebuah 

organisasi pelayanan publik tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan kepuasan pelanggan 

terhadap kualitas pelayanan aparat Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman 

Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Kendala dan Pendukung Keberhasilan Reformasi Birokrasi di Badan Pelayanan 

Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kotabaru adalah 

Kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai suatu proses dengan berbagai cara untuk 

mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, berkaitan erat 

dengan pekerjaan yang harus dilaksanakan dan kekompakan orang-orang yang dipimpinnya. 

Disamping kemampuannya melaksanakan peran tersebut, seorang pemimpin dituntut untuk 

dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sehingga memungkinkan dirinya memperoleh 

keuntungan dari berbagai sifat yang dimilikinya, berupa keinginan untuk menerima tanggung 

jawab, kemampuan untuk bisa perspektif dan obyektif, kemampuan untuk berkomunikasi 

serta kemampuan dalam menentukan skala prioritas. Dalam zaman yang mengalami 

perubahan paradigma, kepemimpinan berdasarkan kekuasaan tidak lagi relevan untuk 

diterapkan, sehingga pendekatan kepemimpinan efektif bilamana gaya partisipatif

dipertimbangkan. Dalam konteks ini, bawahan dirangsang untuk berpikir secara kreatif dan 

inovatif serta meningkatkan kemampuan pengenalan diri, kemudian penerimaan terhadap 

tanggung jawab yang lebih besar. Kepemimpinan sebagai suatu fenomena yang terdapat 

dalam setiap komunitas dimana para anggotanya saling berinteraksi, maka dalam penelitian 

ini akan dilihat melalui pengaruh, motivasi dan informasi yang diberikan pimpinan kepada 

bawahannya dalam peningkatan kinerja aparatur.