Kependudukan Birokrasi Melalui E - Government Dalam Sistem Pelayanan E - KTP Di Masa Pandemi Pada Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Penulis :

Roudhotul Jannah ( Mahasiswa Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo )

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Fenomena birokrasi selalu ada bersama kita dalam kehidupan kita sehari-hari dan setiap orang seringkali mengeluhkan cara berfungsinya birokrasi sehingga pada akhirnya orang akan mengambil kesimpulan bahwa birokrasi tidak ada manfaatnya karena banyak disalahgunakan oleh pejabat pemerintah (birokratisme) yang merugikan masyarakat. 

Reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik daripada yang sudah ada.Reformasi bertujuan mengoreksi dan membaharui terus-menerus arah

pembangunan bangsa yang selama ini jauh menyimpang, kembali ke cita-cita 

proklamasi.Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh 

arus globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam 

suatu negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian 

negara/lembaga negara, sebagai motor penggerak utama.

Reformasi birokrasi penting dilakukan agar bangsa ini tidak termarginalisasi oleh arus 

globalisasi. Reformasi ini harus dilakukan oleh pejabat tertinggi, seperti presiden dalam suatu 

negara atau menteri/kepala lembaga pada suatu departemen dan kementerian negara/lembaga 

negara, sebagai motor penggerak utama. Reformasi birokrasi di Indonesia belum berjalan 

dengan maksimal.Indikasinya adalah buruknya pelayanan publik dan masih maraknya 

perkara korupsi..

Tujuan reformasi birokrasi adalah memperbaiki kinerja birokrasi, terciptanya good 

governance, yaitu tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, Pemerintah yang 

bersih (clean government), bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan terhadap 

masyarakat. Salah satu yang menjadi bagian dalam melakukan reformasi birokrasi adalah 

melalui e-government. E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-

Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah 

transformasi.

E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyalenggaraan 

kepemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses 

kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi. Atau E Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah 

untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain 

yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, 

yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan 

pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis.

Hal tersebut menyebabkan e-Government atau pemerintahan berbasis elektronik 

semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan. Pemerintah Tradisional 

(traditional government) yang identik dengan paper-based administration mulai ditinggalkan. 

Transformasi traditional government menjadi electronic government (e-Government) menjadi 

salah satu isu kebijakan publik yang hangat dibicarakan saat ini. Di Indonesia e- Government 

baru dimulai dengan inisiatif yang dicanangkan beberapa tahun lalu.

Menurut UU pelayanan publik nomor 25 tahun 2009 menyatakan bahwa pelayanan 

adalah sebagai aktivitas untuk memenuhi keperluan masyarakat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dana 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik yang dibentuk 

berdasarkan undang-undang kegiatan publik (Publik & Indonesia, 2009). Berdasarkan hal 

tersebut peningkatan dan pengalaman yang bener nyata untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik sebagai pengelola perbaikan pengaduan pelayanan untuk itu diharapkan 

pemerintah menerapkan hal tersebut. Selanjutnya Sinambela (Sinambela, 2011) meyatakan 

bahwa pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilaksanakan birokrat kepada masyarakat 

yang mempunyai tujuan bermanfaat untuk memberikan pelayanan terbaik (Pasolong, 2009). 

Disdukcapil Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo merupakan tempat yang 

menyediakan pelayanan- pelayanan yang berkenaan dengan kependudukan, jenis-jenis 

pelayanan ini berupa pelayanan pembuatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, 

akte kelahiran, akte kematian, akte perkawinan dan akte perceraian. Kecamatan Gedangan 

Kota Sidoarjo merupakan kota yang mengalami peningkatan jumlah penduduk tiap tahunnya.

Dalam pelayanan pembuatan e-KTP Disdukcapil Kecamatan Gedangan Kabupaten 

Sidoarjo pada masa pademi ini penyelenggara pelayanan memberikan batasan didalam satu 

minggu terjadwal 3 hari perekaman yaitu senin, rabu dan jumat mulai jam 1 siang, setiap 

setengah jamnya ditetapkan 35 orang dengan rata-rata 100 orang. Pada pelayanan dimasa 

pademi ini mengalami perubahan waktu dan jumlah pelayanan yang dibatasi setiap hari dan 

pertugas pelayanan dikurangin 50 persen untuk mengatasi penyebaran covid-19 dan 

pemohon/masyarakat yang memiliki kepentingan harus melakukan pengecekan terdahulu 

kesehatannya. Dalam pengajuan pendaftaran selama paska Pandemi Covid-19 terdapat 

prosedur yang dilakukan oleh masyarakat pengguna pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan permohonan 

pendaftaran secara online melalui website yang sudah di sediakan dinas, meyediakan berkas-

berkas seperti fotocopy kartu keluarga, tanda bukti perekaman. 

Kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kecamatan Gedangan 

Kabupaten Sidoarjo selama masa pandemi berdasarkan dimensi pelayanan publik belum 

memiliki alternatif yang sesuai dengan kondisi pandemi, belum semuanya maksimal dilihat 

dari pemenuhan prosedur yang telah diterapkan penyelenggara pelayanan publik, maka dari 

itu masih diperlukan pengawasan dari penyelenggara pelayanan agar memenuhi tujuan yang

telah ditetapkan, baik dari masyarakat selaku penerima pelayanan publik. Adapun faktor 

pendukung, mengenai kesadaran masyarakat serta partisipasi untuk menggurus kepentingan 

data, dukungan dari pemerintah kota, semangat staff/pegawai dalam melayani masyarakat 

dimasa pandemi ini dan faktor penghambat dari pelayanan adalah jaringan internet yang 

kurang stabil dan terkadang ada gangguan pada listrik, komputer serta peralatan kantor 

seperti alat dokumentasi dan alat perekaman yang masih terbatas dan memadai, kesadaran 

masyarakat akan penting dokumen kependudukan, serta kurangnya semangat masyarakat 

untuk mengurus data yang dipentingkan. Hal ini dapat menyebabkan tidak pedulian 

masyarakat akan perlunya indentitas kependudukan. 

Reformasi birokrasi dalam penyele- nggaraan Kartu Tanda Penduduk elektronik dapat 

meningkatkan kinerja Aparatur Birokrasi pemerintah daerah dalam hal ini Aparatur Sipil 

Negara (ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, dimana kinerja 

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang maksimal merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam

penyelenggaraan dan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Dukungan publik terhadap 

penyelenggaraan E-KTP di Kecamatan Gedangan sudah maksimal.