Blora Siapkan Langkah Percepatan Penurunan Stunting di Tahun 2026

BLORA  – Pemerintah Kabupaten Blora menggelar Pra Musrenbang Tematik Stunting dalam rangka penyusunan rencana kegiatan dan percepatan penurunan stunting tahun 2026, di Aula Lantai 2 Bapperida Kabupaten Blora, Kamis (5/3/2026).

Di acara itu, Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, menegaskan, bahwa percepatan pencegahan dan penurunan stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden. Karena itu, upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi komitmen bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Program ini harus kita kawal secara serius, kita kerjakan secara gotong royong, dan kita pastikan berjalan efektif serta tepat sasaran. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta konvergensi lintas sektor hingga tingkat desa,” ujar Wakil Bupati.

Ia menyampaikan, tanpa kolaborasi yang solid dari seluruh pihak, target penurunan stunting yang telah ditetapkan akan sulit dicapai.

Berdasarkan analisis situasi percepatan pencegahan dan penurunan stunting Kabupaten Blora tahun 2026 yang telah diinput dalam Web Konvergensi Bangda Kementerian Dalam Negeri, Kabupaten Blora dengan jumlah penduduk 960.117 jiwa mencatat prevalensi balita stunting sebesar 21,7 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 21,2 persen, sementara pada tahun 2025 tidak dilaksanakan survei.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengukuran rutin di Posyandu pada Agustus 2025, tercatat sebanyak 2.776 balita mengalami stunting atau sekitar 6,15 persen dari total 45.113 balita yang diukur.

Adapun target prevalensi stunting Kabupaten Blora dalam Renstra tahun 2025 ditetapkan sebesar 20,81 persen. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih intensif agar target tersebut dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Dari 16 kecamatan di Kabupaten Blora, terdapat lima kecamatan dengan prevalensi stunting di atas rata-rata kabupaten, yaitu Kecamatan Kunduran (11,65 persen), Tunjungan (10,90 persen), Jepon (7,14 persen), Cepu (6,52 persen), dan Sambong (6,48 persen).

Jumlah balita stunting terbanyak tercatat di Kecamatan Kunduran sebanyak 340 balita, sedangkan jumlah paling sedikit berada di Kecamatan Bogorejo sebanyak 65 balita. Sementara itu, Kecamatan Kedungtuban menjadi wilayah dengan prevalensi stunting terendah, yakni sebesar 4,22 persen.

Pada tahun 2025, beberapa indikator layanan utama telah mencapai target, di antaranya konsumsi tablet tambah darah atau MMS sebanyak 180 tablet bagi ibu hamil, pemberian ASI eksklusif bagi bayi usia 0–5 bulan, akses rumah tangga terhadap air minum aman, serta pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target dan menjadi perhatian pada tahun 2026. Di antaranya pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang baru mencapai 40,13 persen, kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 76,96 persen, penerbitan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) yang baru mencapai 35,68 persen, serta penemuan kasus pneumonia pada balita yang baru mencapai 19,63 persen dari target 40 persen.

Selain itu, analisis situasi juga mengidentifikasi sejumlah permasalahan strategis, antara lain belum sinkronnya data akibat perbedaan formulasi indikator layanan antara Bangda dan perangkat daerah teknis, kualitas dan kelengkapan data yang belum optimal untuk pengambilan keputusan, koordinasi lintas perangkat daerah yang belum sepenuhnya terbangun secara sinergis, serta perlunya penguatan peran kecamatan dan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan program.

Untuk mendukung percepatan penurunan stunting tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan anggaran sebesar Rp 56,79 miliar. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 53.334.626.000 dialokasikan untuk layanan utama, sedangkan Rp2.856.067.000 digunakan untuk kegiatan pendukung.

Dalam perencanaan tersebut, teridentifikasi sebanyak 96 usulan kegiatan yang telah diinput dalam Web Konvergensi Bangda. Usulan tersebut berasal dari berbagai perangkat daerah serta sejumlah kecamatan, antara lain Kecamatan Jati, Blora, Banjarejo, Tunjungan, Japah, Kunduran, dan Todanan.

Wakil Bupati menegaskan bahwa data yang ada harus menjadi dasar penguatan langkah ke depan, termasuk memastikan intervensi berbasis data, memfokuskan program pada wilayah dengan prevalensi tinggi, memperkuat peran Posyandu, meningkatkan kualitas pendampingan keluarga berisiko stunting, serta memastikan pemenuhan layanan dasar secara menyeluruh.

Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan edukasi juga perlu terus digencarkan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan keberlanjutan program dan dukungan pendanaan secara berkelanjutan.

“Data ini menjadi pengingat sekaligus panggilan bagi kita untuk memperkuat langkah bersama dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Blora,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Blora atau yang mewakili, Ketua TP PKK Kabupaten Blora, para kepala perangkat daerah, para camat, serta tamu undangan lainnya.

Hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yuni Rahayuningtyas, S.K.M., M.Kes., yang memaparkan materi terkait strategi percepatan penurunan stunting di daerah.

Seusai sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama narasumber guna memperdalam pembahasan terkait langkah strategis percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora.

(Ardyfahril)