Implementasi Kebijakan Penduduk Terhadap Program Keluarga Berencana (KB)

Oleh : 

Sendy Putri Surendry 

Mahasiswi Kelas 5-B1, Prodi Administrasi Publik 

Universitas Muhammadyah Sidoarjo

MEMOPOS.com,Sidoarjo - Pertumbuhan penduduk yang makin cepat, mendorong perkembangan aspek-aspek 

kehidupan yang meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, kebudayaan dan sebagainya. 

Dengan adanya pertumbuhan aspek-aspek kehidupan tersebut, maka bertambahnya sistem mata pencaharian hidup dari homogen menjadi kompleks. Berbeda dengan makhluk lain, manusia mempunyai kelebihan dalam kehidupan. Manusia dapat memanfaatkan dan mengembangkan akal budinya. Pemanfaatan dan pengembangan akal budi telah terungkap pada perkembangan kebudayaan, baik kebudayaan yang bersifat rohaniyah, maupun kebudayaan kebendaan. 

Akibat dari kebudayaan ini telah mengubah cara berpikir manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sehubungan dengan hal tersebut dalam pokok bahasan ini akan ditelaah mengenai pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun, perkembangan kehidupan penduduk, dan timbulnya pranata-pranata akibat perkembangan tersebut. 

Kebijakan Kependudukan adalah kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar, 

komposisi, distribusi dan tingkat perkembangan penduduk. Kebijakan penduduk sebagai 

tindakan-tindakan pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dimana didalamnya termasuk 

pengaruh dan karakteristik penduduk. Secara umum kebijakan penduduk harus ditujukan 

untuk:1

1. Melindungi kepentingan dan mengembangkan Kesejahteraan penduduk itu sendiri terutama generasi yang akan datang.

2. Memberikan kemungkinan bagi tiap- tiap orang untuk memperoleh kebebasan yang 

lebih besar, guna menentukan apa yang terbaik bagi kesejahteraan diri, keluarga dan anaknya.

3. Kebijakan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk itu sendiri.

 

1 Ahmad Gandi Saputra, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK STRATEGIS PADA PROGRAM 

KELUARGA BERENCANA (KB) DI KOTA PALEMBANG,” Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

Pemecahan masalah kependudukan dengan pengendalian kelahiran saja tidak menjamin 

bahwa hasilnya secara otomatis akan meningkatkan kualitas hidup penduduk yang 

bersangkutan atau generasi yang akan datang. Implementasi juga dapat diartikan sebagai kelola tata hukum yang ada, karena suatu kebijakan akan memiliki legalitas dan sah dibawah payung hukum yang telah dibuat. Kebijakan akan mudah terwujud dan tercapai ketika mampu untuk mengerahkan semua sumber daya yang ada dengan disiplin ilmu yang ditetapkan. Pada sistem perkembangan dalam memaknai suatu implementasi bisa pahami secara lebih rinci, yakni dengan adanya transaksi (pertukaran) dengan melibatkan stakeholder. Lebih jauh, pada implementasi kebijakan terdapat unsur-unsur yang mendukung, 

antara lain:2

1. Proses, sebagai suatu upaya dengan adanya beberapa rangkaian aktivitas yang secara 

nyata dilaksanakan demi mencapai tujuan yang telah diberlakukan sebelumnya.

2. Tujuan, memiliki suatu target sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan 

melibatkan usaha-usaha yang membantu menjalankan segala aktivitas yang akan 

dilaksanakan.

3. Hasil, sebagai pencapaian dari segala proses dan usaha yang dilakukan terhadap pola-

pola perumusan yang telah dikonsep.

4. Dampak, yakni memiliki dampak positif yang secara nyata bermanfaat serta dapat 

dirasakan oleh berbagai lapisan individu ataupun kelompok. 

Oleh karena itu, Implementasi kebijakan publik pada dasarnya memiliki prinsip, dengan 

selalu berusaha mengerti dan memahami bagaimana sesuatu yang sejatinya terjadi setelah kebijakan program itu dirumuskan, yakni kejadian- kejadian ataupun peristiwa yang terlaksana setelah adanya suatu proses kebijakan, baik dalam bentuk upaya usaha ataupun upaya yang memberikan pengaruh terhadap masyarakat. Menurut Syukur dalam kajian implementasi kebijakan, terdapat tiga unsur yang sangat memberikan pengaruh bagi proses implementasi, 

antara lain:3

1. Adanya suatu kebijakan yang dilaksanakan sebagai bentuk program yang 

berkelanjutan.

2. Memiliki tujuan dengan target yang mampu memberikan pengaruh baik bagi 

masyarakat dari sutau program kebijakan yang telah diwujudkan.

 

2 Ahmad Gandi Saputra.

3 Ibid.

3. Adanya unsur pelaksana, baik di dalam institusi/ organisasi yang secara individu dapat 

memegang amanah dan bertanggung jawab pada proses pelaksanaan serta pengawasan 

atas suatu implementasi kebijakan.

Suatu proses di dalam kebijakan, implementasi adalah suatu rangkaian tahapan yang 

merupakan tahap yang dengan ketentuan harus selalu ada dan menjadi bagian yang sangat 

penting, serta tidak dapat dilepaskan dari suatu sistem sebagai satu kesatuan utuh bagi proses 

kebijakan. Aspek dari tahap implementasi tersebutlah yang mampu memberikan arah demi merealisasikan dan menciptakan kebijakan publik sebagai wujud nyata dari usaha serta upaya di dalam memenuhi kebutuhan publik, dengan makna telah terkonsep dengan baik bukan hanya 

sebagai wacana kebijakan. Oleh karena itu, Implementasi memiliki posisi penting bagi suatu kebijakan negara, karena dengan adanya suatu kebijakan yang sudah dirumuskan tidak akan 

memiliki makna, bahkan dianggap sia-sia ketika suatu kebijakan tersebut tidak dilaksanakan. 

Implementasi juga akan menjadi tolok ukur dalam melihat baik atau tidaknya suatu keputusan politik yang telah dibuat. Karena, dengan adanya Implementasi kita dapat mengetahui apa saja kebijakan yang perlu lebih ditingkatkan lagi untuk kebaikan masyarakat dan negara. 

4 Program KB pada dasarnya tengah membahas masalah kebijakan (policy) Pemerintah yang 

secara formal tercantum dalam Keputusan Presiden nomor 103 tahun 2001. Studi tentang 

kebijakan pada umumnya ada dalam 3 tahap, yakni: tahap formulasi, tahap implementasi dan 

tahap evaluasi.

 Sebelum menguraikan konsep implementasi kebijakan lebih jauh, terlebih 

dahulu perlu dibedakan antara kebijakan (policy) dan kebijaksanaan (wisdom). Kebijakan 

merupakan suatu cara bertindak yang dikontruksikan kedalam suatu susunan kepemimpinan dengan konsep yang terencana dan memiliki asas sebagai landasan pelaksanaan bagi suatu pekerjaan. Sedangkan kebijaksanaan berarti kepandaian menggunakan akal budiatau 

kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. 

Program KB adalah pandangan suatu kebijakan dalam mengatasi masalah kependudukan 

dan menurunkan angka meningkatnya kelahiran, dengan begitu akan lebih mudah untuk menciptakan keluarga yang sejahtera. Program Keluarga berencana juga memiliki tujuan dalam 

berperan untuk melakukan pembangunan, hal ini ialah dalam meningkatkan pembangunan 

manusia yang berkualitas, agar mampu menjadi harapan suatu negara untuk dapat memberikan

perubahan yang lebih baik lagi.5

 

4 Nasrullah Hidayat, “Kajian Kebijakan Kependudukan Di Indonesia,” Jurnal Administrasi Publik 1, no. 2 (2013): 

24–36.

5 BKKBN, Keluarga Berencana Untuk Semua, 2007, hal. 15

Langkah-langkah pelaksanaan program KB diawali dengan pendekatan

klinik selama Repelita I. Hal ini semua pelayanan KB pada saat itu dilakukan melalui klinik. 

Sejalan dengan semakin diterimanya program KB di kalangan masyarakat luas maka 

dilaksanakan pendekatan kemasyarakatan pada awal Repelita III. Dalam hal ini klinik tetap 

berfungsi sebagai pusat pelayanan dan rujukan tetapi beberapa macam pelayanan KB lainnya 

dilakukan lewat masyarakat, misalnya pemberian penerangan dan motivasi serta pelayanan ulang kontrasepsi pil dan kondom. Melalui pendekatan kemasyarakatan tersebut telah berhasil dibentuk dan dikembangkan kelompok-kelompok peserta KB di kalangan masyarakat yang sekaligus merupakan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan program KB. Dengan makin diterimanya KB sebagai kebutuhan dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan dengan telah meningkatnya peran serta masyarakat maka mulai dirintis 

kemandirian dalam pelaksanaan program.6

Demi mewujudkan misi dari Program Keluarga Berencana sebagai bagian dari konsep 

pembangunan dalam fokus pada Sumber Daya Manusia dibutuhkan sebuah kebijakan politik 

yang strategis, yakni seperti sosialisasi dengan motivasi, edukasi kependudukan dan program 

KB, pelatihan bagi pengelola program, peningkatan layanan kontrasepsi, pengawasan terhadap hasil kegiatan. Semua daya dan usaha dilakukan dengan penuh pertimbangan, menyesuaikan situasi dan kondisi dari penduduk Indonesia. Kebijakan publik adalah komitmen politik pemerintah berlandaskan hukum, dan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek sosiologis. 

Pemikiran hukum dalam arti jurispruden memfokuskan kebijakan publik sebagai aturan. 

Aturan ini merupakan produk yang terkodifikasi. Proses hukum berlangsung ditata dan diatur oleh logika sistem hukum, dan dilihat sebagai sesuatu yang mekanis. Kebijakan publik sebagai produk hukum menggambarkan harapan, dan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan. Secara sosiologis pelaksanaan kebijakan publik harus diperhatikan struktur

sosialnya yang selalu berubah. Oleh sebab itu kebijakan publik juga perlu mementingkan 

perhatiannya pada adanya keragaman, keunikan di masyarakat.

Evaluasi dari kebijakan publik guna mengatasi masalah kependudukan dalam ranah hukum 

sebenarnya telah sering terdengar, perubahan dasar hukum kependudukan dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan dan

Pembangunan Keluarga pun menjadi bukti perubahan kebijaksanaan dalam sisi hukum.

Referensi 

Ahmad Gandi Saputra. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK STRATEGIS PADA 

PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI KOTA PALEMBANG.” Skripsi 

UIN Raden Fatah Palembang, 2021.

BKKBN, Keluarga Berencana Untuk Semua, 2007, hal. 15

Hidayat, Nasrullah. “Kajian Kebijakan Kependudukan Di Indonesia.” Jurnal Administrasi 

Publik 1, no. 2 (2013): 24–36.