Upaya Kota Malang Meningkatkan Pajak Daerah

Di masa pandemi Covid-19, penurunan penerimaan daerah, terutama pajak daerah. 

Pasalnya banyak sektor ekonomi turun kinerjanya, bahkan banyak yang tutup karena wabah 

ini . Dampak seperti itu juga dialami Pemkot Malang. Oleh karenanya ada upaya 

memberikan relaksasasi dengan memberikan keringanan pajak hingga 50 persen bagi pajak 

hotel, restoran, parkir dan lainnya jika situasi pandemi Covid-19 belum juga membaik.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang mengambil langkah strategis dan 

melakukan upaya masif dalam rangka mendukung tugas satgas Corona Virus Disease 

(Covid-19) Kota Malang serta mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

Pemerintah Kota Malang berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, 

dikarenakan potensi yang ada saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi 

penerimaan yang ada. untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah tersebut, pihak tim 

Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK, untuk penerapan sistem 

penerimaan online. Berdasarkan informasi yang disampaikan KPK, salah satu potensi 

penerimaan pajak yang cukup besar dan belum optimal adalah dari sektor perhotelan dan 

restoran.

Penerimaan pajak dari sektor perhotelan di Kota Malang, tercatat lebih dari 

Rp47 miliar per tahun, atau lebih dari target yang ditetapkan. Namun, menurut KPK, 

dari total penerimaan tersebut, penerimaan daerah masih berpeluang untuk ditingkatkan 

hingga sepuluh kali lipat. Pemerintah Kota Malang melalui Badan Pelayanan Pajak 

Daerah Kota Malang menggandeng tim Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan 

KPK, untuk penerapan sistem penerimaan online.

 Dengan adanya sistem online tersebut, diharapkan pembayaran pajak bisa 

lebih transparan, dan mampu mendorong pendapatan daerah, serta memberikan 

kemudahan bagi para pelaku usaha atau wajib pajak di Kota Malang.

Penulis Oleh :

 Selvi Rahmawanti

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Administrasi Publik