Sempat Melemah ,Rupiah Kembali Normal Vaksin Gratis Andalkan APBN

Penulis Oleh :

Nama : Dana Suhartati

NIM : 182020100097

Universitas Muhammadyah Sidoarjo

APBN mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan berasal dari 

perpajakan maupun non perpajakan, termasuk hibah yang diterima oleh pemerintah. 

Pengeluaran atau belanja adalah belanja pemerintah pusat dan daerah. Jika terjadi defisit, 

yaitu pengeluaran lebih besar dari penerimaan, maka dicari pembiayaannya baik yang 

bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Terkait dengan pengelolaan APBN, 

semua penerimaan dan pengeluaran harus tercakup dalam APBN. Dengan kata lain pada saat 

pertanggungjawaban APBN, semua realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam rekening-

rekening khusus harus dikonsolidasikan ke dalam rekening BUN. Semua penerimaan dan 

pengeluaran yang telah dimasukkan dalam rekening BUN adalah merupakan penerimaan dan 

pengeluaran yang on-budget.

Januari lalu, ketika baru beberapa pekan saja dilaksanakan, sejumlah indikator 

APBN 2020 sudah menjadi perdebatan. Nilai tukar rupiah menguat tajam hingga ke level Rp 

13.500 per dolar AS, cukup jauh dari asumsi makro APBN di level Rp 14.400 per dolar AS. 

Namun, tak lama berselang, angin mulai berubah arah. Pandemi Covid-19 yang berawal dari 

China mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia, tak terkecuali Indonesia. Pertengahan 

Maret, pemerintah resmi mengeluarkan imbauan bekerja dari rumah dan social distancing 

untuk menekan penyebaran Covid-19. Bak komidi putar, rupiah berbalik arah melemah tajam hingga menembus batas psikologis Rp 16.000 per dolar AS pada akhir Maret. Tingginya 

ketidakpastian dampak pandemi Covid-19 tersirat dari pernyataan Menteri Keuangan Sri 

Mulyani seperti dikutip laman berita CNBC Indonesia, 20/3/2020. Bendahara Negara 

menyiapkan sejumlah skenario dampak Covid-19 dalam rumusan perubahan APBN 2020 

yang tengah digodok bersama jajaran pemerintahan lainnya. kesepahaman setiap pihak 

bahwa pandemi Covid-19 serta gejolak perekonomian global adalah tantangan yang harus 

dihadapi dan diatasi bersama merupakan poin yang paling utama. Dengan demikian, bangsa 

Indonesia bisa saling bahu-membahu menelurkan solusi yang tepat sasaran untuk melewati 

badai yang tengah menerjang ini. Dengan demikian, APBN dapat menjadi instrumen yang 

fleksibel dan efektif menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian, namun tetap kredibel dan 

andal untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sampai akhirnya setelah penemuan vaksin covid-19 di China. Indonesia 

mengimpor vaksin tersebut dan dibagikan kepada masyarakat secara gratis.

"Jadi setelah menerima masukan dari masyarakat, dan setelah kalkulasi ulang, melakukan 

penghitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan vaksin Covid-19 

untuk masyarakat adalah gratis," kata Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Merdeka, 

Jakarta Pusat, Rabu (16/12). "Sekali lagi gratis tidak dikenakan biaya sama sekali."

Jokowi melanjutkan, "Untuk itu saya instruksikan dan saya perintahkan kepada seluruh 

jajaran kabinet, kementerian dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan program 

vaksinasi pada tahun anggaran 2021."

Saat ini, pemerintah baru menganggarkan sekitar Rp60 triliun untuk program 

vaksinasi. Tauhid mengatakan anggaran untuk vaksinasi bisa dicapai dengan realokasi 

anggaran tahun 2021 juga penggunaan dana sisa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 

tahun ini, yang hingga awal Desember baru terserap sekitar 63 persen. Dana Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SILPA) juga bisa dipakai, katanya.

Tauhid khawatir, jika dikenai biaya, warga yang secara ekonomi lemah kesulitan 

untuk mendapatkan vaksin. Lagipula menurutnya harga vaksin bisa meningkat di pasaran 

karena tingginya permintaan. Belum lagi kemungkinan adanya komersialisasi harga vaksin, 

lantaran pemerintah kesulitan mengawasi distribusinya.