Blora Bergerak Cepat, Proyek Makan Bergizi Gratis Digenjot Habis-Habisan, Koperasi Desa dan Pengolahan Sampah Jadi Kunci

BLORA-  Pemerintah Kabupaten Blora terus memperkuat sinergi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya antara SPPG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), hingga terkait tata kelola sampah melalui Rapat Koordinasi yang digelar  Kamis (13/8/2026) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.

Rapat tersebut dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, bersama jajaran Forkopimda Blora, Pj. Sekda Blora, Satgas MBG Blora, sejumlah kepala OPD, para camat, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Blora, seluruh yayasan yang menaungi SPPG serta seluruh Kepala SPPG se-Kabupaten Blora.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Arief Rohman menekankan pentingnya membangun kerja sama yang saling menguatkan antara SPPG dan KDMP. 

Menurutnya, keberadaan KDMP diharapkan dapat mendukung kebutuhan SPPG sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat desa.

"Saya berharap antara pengelolaan SPPG dengan KDMP ini bisa saling sinergi, saling bekerjasama" ungkap Bupati

Bupati mengatakan, sejumlah SPPG telah mulai menjalin kerja sama dengan KDMP. Praktik baik tersebut diharapkan dapat menjadi contoh, sekaligus dalam rapat tersebut dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki tata kelola dan memperluas sinergi di lapangan.

"Tadi sudah ada testimoni, kaitannya SPPG dengan KDMP sudah bersinergi," terangnya

Ia menambahkan, berbagai masukan dari pengelola SPPG perlu menjadi bahan perbaikan bersama agar pola kerja sama antara SPPG dan KDMP dapat berjalan lebih optimal.

"Masukan-masukan tadi yang disampaikan SPPG Ngawen 1, nanti menjadi bahan evaluasi untuk terus berbenah," paparnya

Termasuk kaitanyadengan pengelolaan sampah, khususnya sampah organik yang berasal dari SPPG juga menjadi perhatian dalam rapat ini.

Bupati juga mendorong agar persoalan sampah yang dihasilkan SPPG dapat dikelola secara lebih baik. 

Menurutnya, sampah organik memiliki potensi untuk diolah kembali sehingga tidak hanya menjadi persoalan lingkungan, tetapi juga dapat menghasilkan nilai manfaat.

"Ada yang dari Japah ini sudah bekerjasama dengan beberapa SPPG bagaimana sampah organiknya ini diolah dan ini menghasilkan sesuatu. Dan dari pengalaman testimoninya, ini biaya lebih murah daripada dikelola sendiri," ungkap Bupati

"Jadi, ketika ada yang ambil dan ini bisa dimanfaatkan, ini tentunya persoalan sampah yang selama ini dialami SPPG ini bisa kita atasi bersama." imbuhnya

Bupati Arief juga menegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG harus terus mendapatkan perhatian, mulai dari kualitas bahan, proses pengolahan hingga makanan yang diterima oleh penerima manfaat.

"Semoga kualitasnya terus makin baik, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita," tuturnya

Ia berharap keberadaan Program MBG dan KDMP dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan daerah, termasuk mendukung upaya penurunan kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penanganan stunting, serta menjaga stabilitas inflasi.

"Diharapkan keberadaan program MBG dan juga Kopdes ini untuk daerah masing-masing ini bisa membantu kaitannya dengan penurunan kemiskinan, untuk bagaimana angka IPM , stunting, dan juga menjaga kondisi inflasi. Oleh karena itu dibutuhkan koordinasi stakeholder lintas OPD dan juga dengan Forkopimda," tambah Bupati

Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi penting agar berbagai target pembangunan tersebut dapat berjalan seiring dengan pelaksanaan MBG.

Bupati juga menyoroti pentingnya penerapan standar dalam pengelolaan dapur SPPG. Ia menyampaikan bahwa kualitas makanan bergizi yang menjadi output program harus didukung input dan proses yang baik.

"Dari Kepala BGN tadi menyampaikan bahwasannya program MBG ini outputnya adalah bagaimana menyajikan makanan yang bergizi. Sehingga diharapkan outputnya ini harus baik. Kalau ingin outputnya baik, inputnya harus baik, prosesnya harus baik. Nah, ini sekarang di bawah Mas Dar ini akan ditata lebih baik," terangnya

Menurutnya, standardisasi dapur, termasuk pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sanitasi, kesehatan, kebersihan hingga pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) harus menjadi perhatian bersama. Hal-hal tersebut nantinya akan diawasi.

Dalam rapat tersebut, penguatan sinergi SPPG dengan pihak sekolah dan masyarakat juga menjadi perhatian. Bupati menyebut keterlibatan sekolah, komite dan orang tua penting dalam memberikan masukan dan pengawasan terhadap menu yang disajikan.

"Sinergi antara SPPG dengan pihak sekolah ini juga harus dilakukan. Termasuk, dengan adanya Radar MBG nantinya,"  jelasnya

Dalam rapat koordinasi tersebut juga disampaikan pemaparan oleh Kepala Dindagkop Blora menyampaikan arahan terkait sinergi SPPG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai dari landasan regulasi dan arah kebijakan, model sinergi yang diharapkan, komoditas yang dapat disinergikan, hingga contoh pelaksanaan dan aspek teknis lainnya.

Kemudian turut disampaikan pemaparan  berkaitan dengan pengelolaan sampah organik SPPG yang saat ini telah memberikan dampak positif.

Sementara itu, dari SPPG Ngawen 1, Chandra, menyampaikan bahwa pihaknya telah mulai bersinergi dengan KDMP untuk memenuhi kebutuhan SPPG.

Kerja sama tersebut salah satunya dilakukan dengan KDMP di Desa Gotputuk, Kecamatan Ngawen.

"Ini kan kemarin kita sudah mulai berbelanja di KDMP di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen,  Di Ngawen ini sudah ada 4 KDMP yang sudah beroperasi. Secara umum baik pelayanan dan produk itu sudah baik," 

Meski demikian Chandra menyampaikan masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki, salah satunya terkait ketersediaan barang untuk memenuhi kebutuhan SPPG.

Selain itu, mekanisme transaksi dan dukungan terhadap operasional serta distribusi juga menjadi bagian dari masukan yang disampaikan dalam rapat.

Pihak SPPG Ngawen 1 juga menyatakan komitmennya untuk mendukung penggunaan produk lokal. 

Ia juga tengah menghimpun data mengenai potensi produk lokal, mulai dari kelompok peternak, pertanian organik hingga hidroponik,  untuk dapat diserap dalam kebutuhan SPPG.

"Kemarin kita juga meminta data dari hasil produk lokal apa saja. Contoh seperti ada kelompok peternak atau kelompok pertanian organik, hidroponik, seperti itu. Itu kita masih mulai mendata semua agar itu bisa kita serap kembali," terangnya

Menurut Chandra, pemberdayaan ekonomi lokal menjadi salah satu komitmen pengelola SPPG Ngawen 1.

"Pada intinya kita pengelola SPPG  Ngawen 1  ini sepakat untuk mengambil atau memperdayakan perekonomian di tingkat lokal." Imbuhnya.

(Ardyfahril)