Bupati Arief Hadiri RDP APKASI, Bahas 20 Isu Strategis dari Gaji P3K Hingga Pilkada

JAKARTA – Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman menghadiri Rapat Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang digelar di Raffles Jakarta, Kamis (5/3/2026). 

Pertemuan tersebut menjadi forum penting bagi para kepala daerah untuk membahas sekaligus memfinalisasi rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional XVII APKASI 2026.

Dewan Pengurus APKASI menyepakati sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan secara resmi kepada Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Penyerahan rekomendasi dilakukan oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi bersama jajaran pengurus kepada Mendagri yang hadir langsung dalam kegiatan tersebut.

Rapat Dewan Pengurus (RDP) I APKASI membahas sedikitnya 20 persoalan strategis yang dihadapi 416 kabupaten di seluruh Indonesia. Hasil pembahasan tersebut kemudian dirumuskan menjadi 20 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri serta Komisi II DPR RI.

"Ada 20 rekomendasi, transfer keuangan daerah (TKD), tantangan fiskal kabupaten, beban anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang menekan APBD, kewenangan dan manajemen ASN di daerah, hingga wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD," Jelasnya Arief Rohman yang juga sebagai Wakil Sekretaris Jenderal APKASI.

Selain itu, APKASI juga menyatakan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Koperasi Merah Putih di seluruh 416 kabupaten.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto menekankan pentingnya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk penguatan tata kelola pemerintahan desa.

"Tantangan yang masih dihadapi daerah tertinggal, di antaranya keterbatasan kapasitas fiskal daerah, rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mutu pelayanan dasar yang masih belum optimal." Ungkap Yandri.

Menurut Yandri, langkah strategis yang diambil para kepala daerah memiliki peran penting dalam memastikan pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta peningkatan kemandirian desa di berbagai wilayah Indonesia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam arahannya menegaskan bahwa APKASI merupakan wadah strategis untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat. Ia mendorong para bupati untuk terus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional.

Mendagri juga mengingatkan agar pemerintah daerah lebih aktif mengembangkan potensi wilayah masing-masing, mulai dari sektor pertanian, pariwisata, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat ekonomi daerah.

(Ardyfahril)