APTRI Kembali Datangi DPRD, Bupati dan Pimpinan Dewan 'Juru Damai' GMM dan Bulog

APTRI saat Datangi DPRD

MEMOPOS.co.id,Blora - Puluhan pengurus dan petani tebu yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Blora,  kembali mendatangi kantor DPRD Blora,  Senin (20/10/2025).

Mereka untuk menggelar audiensi dengan  PG. Gendhis Multi Manis (GMM) dan Perum Bulog. 

Di Audiensi tersebut tampak hadir Bupati Blora, Dr. H.  Arief Rohman, Ketua DPRD Kabupaten Blora,  Mustopa, dan Wakil Ketua DPRD Lanova Chandra. Sementara itu dari Perum Bulog, hadir Direktur Perum Bulog, Febby Novita,  jajaran anggota DPRD Blora, serta perwakilan manajemen GMM.

Dalam forum tersebut, para petani tebu menyampaikan protes dan keresahan atas terhentinya proses giling di Pabrik GMM sejak awal Oktober 2025 akibat kerusakan mesin penggiling utama. 

Tragisnya, kondisi tersebut  terjadi di tengah musim panen, sementara curah hujan tinggi di wilayah Blora menyebabkan tebu di lahan mulai rusak dan menurunkan kualitas rendemen.

Ketua APTRI Blora, Drs. H. Sunoto,  menegaskan bahwa situasi ini menimbulkan kerugian besar bagi petani yang sudah menunggu hasil panen.

“Sekarang waktunya panen, tapi pabrik berhenti giling. Hujan membuat tebu roboh dan kadar gulanya turun. Kami minta ada solusi cepat, jangan sampai petani rugi terus,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan manajemen GMM, Sri Emilia Mudiyanti (Plt. Dirut), menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan perbaikan intensif pada mesin utama dan menargetkan proses giling dapat segera dimulai kembali.

“Kami memahami keresahan petani. Perbaikan sedang kami percepat, dan kami berkomitmen agar pabrik bisa kembali beroperasi secepat mungkin,” kata Arif.

Bupati Blora Arief Rohman dalam kesempatan itu menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan hak-hak petani terlindungi.

“Kami ingin ada langkah konkret dan cepat. Jangan sampai petani kita menjadi korban. Pemerintah daerah siap memfasilitasi agar tebu bisa segera digiling,” tegas Arief.

Sedangkan, Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustopa menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi ke Perum Bulog untuk meminta klarifikasi terkait persoalan tersebut. Namun ternyata, manajemen Bulog telah lebih dulu menurunkan personelnya ke Blora untuk meninjau langsung situasi di lapangan.

“Kami apresiasi langkah cepat Bulog yang langsung menurunkan tim ke Blora. Ini menunjukkan perhatian terhadap nasib petani kita,” tutur Mustopa.

Meski begitu, karena belum ada titik temu antara petani, pihak pabrik, dan Bulog, DPRD Blora berencana melanjutkan koordinasi ke tingkat pusat di Jakarta dalam waktu dekat untuk mencari solusi yang lebih menyeluruh.

“Kami akan ke Jakarta untuk bertemu dengan manajemen pusat Bulog dan pihak terkait lainnya agar persoalan ini segera terselesaikan,” tambah Mustopa.

(Ardy)