Sulitnya Mencari Sosok Wakil Rakyat Yang Merakyat

Imam Thohari Wapemred MEMOPOS

MEMOPOS.co.id,Banyuwangi - Keberadaan wakil rakyat yang duduk di parlemen masih dipandang terlalu berjarak dengan rakyat.Kinerja dan legislator justru cenderung dinilai publik belum menemukan angka maksimal dalam memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya.Mendekatkan diri pada kepentingan rakyat menjadi kunci menguatkan performa di lembaga perwakilan rakyat.

Hari Parlemen Nasional yang diperingati 16 Oktober menjadi momentum meneguhkan sekaligus merefleksikan kerja-kerja Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang diamanahi konstitusi untuk membentuk undang-undang, pengawasan terhadap pemerintah, dan fungsi anggaran.

Hanya saja, sejauh ini lembaga ini cenderung masih dipandang sebelah mata oleh publik. Citra DPR dalam sejumlah survei tatap muka yang dilakukan Litbang Kompas memperlihatkan angkanya jauh di bawah citra lembaga-lembaga negara lainnya. Mengutip survei tersebut, pada Januari 2022 citra DPR berada di angka 62,2 persen. Capaian ini tercatat tertinggi selama tujuh tahun terakhir. Padahal, sebelumnya, citra DPR umumnya berada di bawah 50 persen.

Kendati citra DPR di mata publik menurun, parlemen tetap menjadi elemen penting bagi demokrasi. Masyarakat membutuhkan parlemen untuk mengarahkan negara menapaki masa depan yang lebih baik lewat fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Di tataran global, fungsi parlemen semakin dibutuhkan di tengah situasi ketidakpastian dan kecemasan pada krisis. Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menyerukan parlemen setia pada tugas memastikan adanya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan cara jitu untuk merespon harapan masyarakat.

Tidak heran jika kemudian DPR masih dipandang sebagai lembaga yang tak terjangkau oleh masyarakat. Sikap publik ini memberikan sinyal bagi DPR untuk lebih menunjukkan keberpihakan dan kedekatannya dengan rakyat. Bagaimanapun persoalan mendasar terkait fungsi lembaga perwakilan adalah bagaimana berpijak dan bergerak atas aspirasi rakyat yang mereka wakili.

Upaya DPR membuka saluran penyerapan aspirasi kepada rakyat sebenarnya juga sudah dilakukan.Sejumlah langkah sudah diambil secara kelembagaan dengan membuka akses kepada publik untuk menyalurkan aspirasinya. Salah satunya dengan memanfaatkan ekosistem digital. Saat ini, sejumlah jalur komunikasi yang telah dibuka DPR tersebar di berbagai platform. Dalam penyampaian aspirasi terkait legislasi atau penyusunan undang-undang, misalnya, masyarakat dapat memberikan respons melalui laman daring.

Diseminasi informasi terkait kegiatan DPR juga disampaikan melalui platform penyiaran dan media sosial. Harapannya, melalui upaya tersebut, DPR mampu memberikan jembatan yang baik antara rakyat dan wakil rakyat—bukan sekadar pencitraan—demi memperkuat demokrasi dan memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik.

DPR dengan fungsi anggaran memiliki peran memberikan pertimbangan dan persetujuan atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemindahtanganan aset negara, dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain tugas tersebut, akuntabilitas DPR juga disorot atas transparansi pengelolaan anggaran lembaga.

Di sisi lain, DPR belum mendapatkan kepercayaan publik dalam hal semangat memerangi korupsi. Sebanyak 64,7 persen responden tak yakin anggota DPR bebas korupsi. Angka keraguan pada kredibilitas DPR ini makin tinggi jika digabungkan dengan 21,8 persen yang kurang, yakin DPR antikorupsi. Artinya, 9 dari 10 responden belum melihat DPR bebas dari korupsi.

Salah satu jalan untuk mendongkrak performa integritas lembaga legislatif adalah dengan membuktikan kinerja di hadapan publik. Sayangnya, setali tiga uang, penilaian publik terhadap kinerja lembaga perwakilan rakyat ini juga belum menunjukkan sinyal positif. Sebanyak 48,2 persen responden jajak pendapat masih memberikan penilaian kurang baik.

Pada akhirnya, DPR perlu membuktikan adanya akselerasi kinerja sebagai bagian dari pertanggungjawabannya kepada publik. Sampai pertengahan tahun ini saja, DPR baru menetapkan 30 persen dari target 40 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional.

Tentu ini menjadi pekerjaan rumah yang mau tidak mau membebani DPR.Sebuah tantangan yang tidak ringan bagi DPR untuk meningkatkan kinerja.Belum lagi di tahun politik dan apalagi menjelang Pemilu 2024, perhatian anggota legislatif akan terbagi dengan agenda-agenda mempersiapkan kontestasi di dalam pemilu tersebut.(Im)