Dukung Penolakan Kenaikan Harga BBM, DPRD Banyuwangi Kawal Aspirasi Mahasiswa Ke Jakarta

Mahasiswa Dari PMII Koordinasi Dengan Anggota Dewanvdi Gedung DPRD Banyuwangi

MEMOPOS.com,Banyuwangi - Aksi penolakan kenaikan harga BBM yang dilakukan mahasiswa mendapat dukungan dari DPRD Banyuwangi. Wakil rakyat Kota Gandrung ini memastikan akan mengawal dan meneruskan aspirasi mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke pemerintah pusat.

Dukungan dari DPRD ini bukan tanpa alasan. DPRD menilai aspirasi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM cukup rasional. “Kami memahami kajian-kajian maupun analisis para mahasiswa yang menolak kenaikan harga BBM. Ini perlu diteruskan sampai ke tingkat pusat sebagai bentuk komitmen DPRD  menyuarakan aspirasi rakyat melalui sahabat PMII,“ kata Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, M. Ali Mahrus, Selasa (13/9/2022).

Dukungan penolakan kenaikan harga BBM ini diwujudkan dengan penandatanganan pakta integritas yang dibuat mahasiswa. ” Mahasiswa meminta pimpinan DPRD dan anggota ikut tanda tangan dan mengawal penolakan kenaikan harga BBM,” tegas politisi PKB ini.

Koordinator aksi PMII Banyuwangi, Haddad Alwi menegaskan salah satu tuntutan utana mahasiswa adalah pemerintah membatalkan kebijakan menaikkan harga BBM. Menurutnya, situasi dan kondisi yang disampaikan oleh pemerintah tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

“Harga minyak dunia sudah turun, namun pemerintah tetap membuat kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Ini yang perlu disesuaikan,” kata mahasiswa yang biasa dipanggil Nasa ini. Selain itu, kenaikan harga BBM bersubsidi justru menyengsarakan masyarakat kecil.

Sebab, kenaikan harga BBM berdampak terhadap kenaikan harga bahan pokok. Kondisi ini menambah angka kemiskinan. “Karena itu, kami  meminta DPRD Banyuwangi menolak kebijakan kenaikan harga BBM ini.  DPRD sebagai penyambung lidah rakyat di daerah agar diteruskan kepada Provinsi Jatim dan Pemerintah pusat,“ tegasnya.

Pihaknya memberikan batas waktu 3 hari bagi DPRD untuk meneruskan aspirasi mahasiswa. Jika tidak, mahasiswa memastikan akan kembali turun jalan. “Kami juga mendesak DPR membuat pansus untuk mengawasi kinerja SKM dan BPH migas,” pungkasnya.(Im)