Pengelolahan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kabupaten Banyuwangi

Pajak Hotel

MEMOPOS.com,Bayuwangi - Jumlah wajib pajak di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dari tahun ketahun. 

Salah satu penyebabnya adalah banyaknya hotel yang dibangun. Dahulu lahan-lahan yang 

dulunya kurang produktif dimanfaatkan menjadi Hotel. Terlebih memiliki manfaat dalam 

pembangunan kabupaten ini yang terlihat dari peningkatan pemasukan pajak yang berasal dari 

penggunaan transaksi pelayanan Hotel. Makin meningkatnya iklim usaha termasuk diantaranya 

usaha Hotel di Kabupaten Banyuwangi, tentu saja menjadi peluang besar bagi Dinas 

Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Banyuwangi. Untuk mendapatkan data wajib pajak, 

dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap wajib pajak. Petugas pendata pendaftaran 

Wajib Pajak Seksi Administrasi Umum dan Pendataan bertugas turun langsung ke lapangan 

untuk mencari objek-objek pajak Hotel yang belum terdata. Dinas Pendapatan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak 

yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak. Atau setiap akhir 

bulan karena SKPD diserahkan setiap awal bulan. Dengan dasar SKPD, selanjutnya wajib 

pajak Official Assessment menyetorkan pajak terutang ke Bendahara Penerimaan Daerah 

Kabupaten Banyuwangi. Seusai membayar, wajib pajak akan diberikan Surat Tanda Bukti 

Pembayaran yang kemudian ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan wajib pajak.

Pajak Restoran

Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Dalam perda tersebut, disebutkan 

bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi : 

pelayanan penjualan makanan dan / atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik 

dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Restoran dapat berupa rumah makan,

kafetaria, kantin, warung, bar, serta kegiatan usaha lainnya yang sejenis, termasuk jasa boga / 

katering. Sistem pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Banyuwangi menggunakan self 

assessment system. Kabupaten Banyuwangi sendiri dalam pengelolaan pajak sudah baik hal 

ini dibuktikan dengan adanya bebrapa indikator realisasi pajak yang melebihi target. Berikut 

data berupa tabel.

Realisasi Pajak Daerah Banyuwangi Sampai Tanggal 31 Agustus 2020

Jenis pajak 

      Realisasi pajak Persentase (%)

Pajak air tanah Rp. 1.793.865.695 116,5 %

BPHTB Rp. 42.336.103.568 83 %

Pajak hiburan Rp. 1.656.294.917 124,5 %

Pajak hotel Rp. 9.679.343.860 133 %

Pajak restoran Rp. 17.551.399.735 137,4 %

Pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 250.836.319 122,2 %

Pajak parkir Rp. 823.735.060 105 %

PBB Rp. 42.336.103.568 92,7 %

Pajak penerangan jalan Rp. 75.702.376.081 98,3 %

Pajak reklame Rp. 3.293.846.325 127,6 %

Dapat dilihat pada table diatas penyumbang pemasukan pajak yang melebihi dari 

nominal yang ditetapkan adalah pajak restoran sebesar Rp.17.551.399.735 dan pajak hotel 

sebesar Rp.9.679.343.860. Inovasi yang telah diluncurkan pemkab Banyuwangi adalah 

pemasangan e-Tax di berbagai hotel dan restoran setempat. Fitur ini merupakan aplikasi pajak 

yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk memantau jumlah pajak restoran, hotel, dan 

destinasi wisata yang terutang melalui informasi jumlah omzet tempat usaha tersebut.

Selain e-Tax, fitur unggulan lainnya ialah e-PAD. Aplikasi ini dapat digunakan untuk 

membayar berbagai macam jenis pajak dan retribusi daerah. Melalui e-PAD, data wajib pajak 

juga dibuat terintegrasi sehingga memudahkan wajib pajak untuk membayar tagihan beberapa 

jenis pajak sekaligus, Melalui aplikasi tersebut, wajib pajak kemudian dapat melakukan 

pembayaran di hampir seluruh bank, baik pemerintah maupun swasta. Selain bank, Pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi juga menjalin kerja sama dengan perusahaan start-up teknologi 

finansial (fintech) agar wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak dengan cukup 

menggunakan smart phone.

Pemerintah kabupaten banyuwangi sendiri memiliki beberapa usaha agar pertumbuhan pajak 

tumbuh dengan maksimal, diantaranya melalui :

1. Kebijakan penghapusan sanksi PBB-P2, Bagi yang telat membayar pajak PBB-P2 tidak

dikenakan sanksi atau denda (pemutihan pajak).

2. SPTPD Online, aplikasi berbasis website yang digunakan untuk pelaporan SPTPD (Surat 

Pemberitahuan Pajak Daerah) oleh wajib pajak.

3. E-BPHTB, merupakan sebuah layanan berbasis web, yang dapat diakses baik melalui

browser komputer maupun smartphone yang diharapkan dapat memudahkan PPAT / Wajib 

Pajak dalam mengajukan permohonan pelayanan BPHTB.

Dan masih ada beberapa inovasi dari pemerintahan kabupaten Banyuwangi untuk 

memaksimalkan pertumbuhan pajak.

Oleh : Husain Ibrahim mahasiswa Prodi Administrasi Public, Universitas Muhammadiyah 

Sidoarjo (UMSIDA).

Sumber : https://bapenda.banyuwangikab.go.id/