Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,Dan Tentang Pengetahuan Pajak Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Oleh : Linda Rahayu

Prodi : Administrasi Publik

Universitas Muhammadiyah 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan 

Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor bahwa Kendaraan bermotor 

adalah semua kendaraan beroda berserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan 

darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang 

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak 

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam 

operasinya mengunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaran 

bermotor yang dioperasikan di air. Kantor Bersama SAMSAT Banyuwangi merupakan 

tempat para wajib pajak kendaraan bermotor Kota Banyuwangi melakukan pembayaran pajak 

kendaraan bermotornya, sehingga diharapkan bisa memberikan pelayanan publik yang 

berkualitas. Besarnya penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Bersama 

SAMSAT Kota Banyuwangi meningkat dikarenakan peredaran jumlah kendaraan semakin 

meningkat dari tahun ketahun.

Terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor (BBNKB) merupakan salah satu obyek pajak yang diserahkan pengaturan dan 

pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan diserahkannya kewenangan 

pengaturan dan pengelolaan PKB dan BBNKB kepada Pemerintah Daerah 5 Provinsi, maka 

diharapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin meningkat setiap tahunnya seirama 

dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di berbagai daerah provinsi dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat 

meningkatkan kesadaran dari wajib pajak.Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan 

manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat 

dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang 

perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak 

tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalah gunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa

[21/1 12:21] Andik: Arum, 2012). Pada tahun 2012 dan 2013 realisasi yang diperoleh pajak bea balik nama 

kendaraan bermotor melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2014 realisasi 

penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan yang tajam dibanding 

target yang telah ditetapkan. Demikian pula variabel pajak kendaraan bermotor dan bea balik 

nama kendaraan bermotor secara bersamaan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Provinsi Banyuwangi. Serupa yang lainnya 

dilakukan oleh Winarso, Widi (2015) menunjukkan bahwa Penerimaan pajak kendaraan 

bermotor ditahun 2012 mengalami peningkatan, dan penerimaan pajak kendaraan bermotor 

secara keseluruhan pada tahun 2011 dan 2012 telah melebihi target yang sudah ditetapkan 

sebanyak 122,1% dan 122,2% . Dalam hal ini ada beberapa faktor yang menjadi penyebab 

jumlah tunggakan mengalami peningkatan, antara lain kurangnya pemahaman mengenai arti 

dan manfaat pajak yang dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak, tanpa adanya 

pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar 

pajak.

Menurut Irianto dalam Arum (2012:18) terdapat dua bentuk kesadaran wajib pajak 

dalam membayar pajak sehingga mendorong wajib pajak dalam membayar pajak. pertama, 

kesadaran bahwa pajak adalah suatu bentuk kontribusi warga negara dalam menunjang dan 

meningkatkan pembangunan negara. Kedua, kesadaran bahwa penundaan dalam pembayaran 

pajak akan sangat merugikan negara, karena sumber pendapatan dan pembangunan sebuah 

negara. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi (Mardiasmo, 2013:59). 

Dalam pelaksanaan sanksi pajak, fiskus harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam 

memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh 

dan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi 

perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Banyuwangi. Berdasarkan hasil perhitungan, 

diperoleh nilai Adjusted R Squaresebesar 0,546 hal ini mengandung arti bahwa 54,6% variasi 

kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variasi kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, 

bea balik nama kendaraan bermotor, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik, 

sedangkan sisanya 45,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukan atau diuji.

Hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin 

tinggi kesadaran wajib pajak yang dimiliki maka akan berdampak pada meningkatnya 

kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat wilayah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tentu

mendukung teoriteori dari literatur yang telah dipaparkan sebelumnya.Wajib pajak patuh 

merupakan tujuan yang harapkan oleh pemerintah dan kepatuhan ini hanya akan terujud jika 

setiap orang memiliki kesadaran yang baik. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan 

seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak 

berdasarkan undangundang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan 

berguna bagi kehidupan mereka. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui 

pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib 

pajak untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2011).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah 

pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau 

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, 

atau pemasukan kedalam badan usaha. Obyek pajak bea balik nama kendaraan bermotor 

(BBNKB) adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang 

diperoleh, semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun yang tidak diimbangi 

dengan kepatuhan wajib pajak di kantorSamsat Kabupaten Banyuwangi. Hal ini tercermin 

dari jumlah tunggakan dan denda tiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar. 

Pada tahun 2012 dan 2013 realisasi yang diperoleh pajak bea balik nama kendaraan bermotor 

melebihi target yang telah ditetapkan, namun pada tahun 2014 realisasi penerimaan bea balik 

nama kendaraan bermotor mengalami penurunan yang tajam dibanding target yang telah 

ditetapkan. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemerintah telah 

menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku agar 

pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. 

Apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, maka akan konsekuensi hukum tersebut adalah 

pengenaan sanksi-sanksi perpajakan (Shiddiq, 2013). Pengaruh Akuntabilitas Pelayanan 

Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan 

publik juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada 

kantor Samsat wilayah Kabupaten Banyuwangi. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen 

untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan 

menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas ini memberikan suatu 

petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada 

munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk 

menjamin kinerja pelayanan publik yang baik (Amri, 2015). Prinsip akuntabilitas merupakan 

pelaksanaan pertanggung jawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang  terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan 

dibidang tugasnya (Amri, 2015).