Bagaimana Pengelolaan Pajak Di Kota Bandung Semenjak Adanya Covid - 19

Pajak adalah hal yang wajib diberikan rakyat kepada negara, baik menyangkut suatu individu atau 

sebuah badan usaha yang sifatnya menuntut atau tidak bisa diganggu berdasarkan undang-undang, 

dengan tidak mendapat kompensasi secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara 

demi keutamaan kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak adalah bukti pelaksanaan kewajiban dan 

keikusertaan wajib pajak untuk melakukan secara langsung dengan melaksanakan secara 

beriringan dalam membantu negara dan pembangunan nasional. Membayar pajak bukan soal 

kewajiban, tetapi membayar pajak adalah hak dari seluruh warga negara agar terlibat dan ikut serta 

terhadap pembiayaan negara dan pembentukan negara. 

Namun Bagaimana jika suatu kota/negara sedang terkena bencana atau pandemi seperti covid-19?. 

Hal ini sekarang sedang dirasakan oleh Seluruh daerah di Indonesia salah satunya Kota Kembang 

atau Bandung. 

Kepala BPPD Kota Bandung, Arief Prasetya sampai harus menurunkan target pencapaian 

perolehan pajak karena merosotnya angka pendapatan pajak. Ini karena sebagian besar penerimaan 

pajak di Kota Bandung berasal dari sektor jasa dan perdagangan yang selama masa pandemi ini 

mulai macet. Target awal tahun 2020 direncanakan sebesar Rp2,7 triliun, dan masih bisa mencapai 

target pada kuartal I. Tetapi mengalami drop pada kuartal II dan tidak lebih dari target sebesar 

Rp360 miliar. Untuk perolehan pajak, saat ini Kota Bandung hanya bergantung dari 3 bidang saja, 

yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), 

dan Bajak Penerangan Jalan (PJJ). Bidang-bidang tersebut terlihat tidak akan berubah selama 

pandemi.

Melihat perolehan pajak yang merosot dimana disebabkan oleh beberapa sektor yang sedang 

bermasalah seperti hiburan, perdagangan, dan jasa, Pemerintah Kota Bandung sendiri telah 

memberi keringanan pada ketiga sektor tersebut dalam membayar pajak. Beberapa lokasi hiburan 

seperti bioskop yang baru beroperasi beberapa pekan lalu belum terlalu berpengaruh terhadap 

perolehan pajak. Begitu pun restoran, perolehan pajak restoran bisa mencapai Rp 30 miliar/bulan 

pada tahun 2019. Namun, disaat pandemi sekarang ini pajak perolehan hanya Rp 10-15 

miliar/bula

ekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung menjelaskan bahwa 

mereka akan memberikan keringanan wajib pajak yang jatuh tempo terutama bagi ketiga sektor 

tersebut. Seperti bioskop atau tempat hiburan lainnya hanya melakukan pelaporan saja. Selain itu 

BPPD juga menegaskan bahwa dalam pemungutan pajak warga Kota Bandung akan diberikan 

keringanan seperti stimulus PBB sebesar 100%. Artinya mulai tahun 2020 warga Bandung 

membayar PBB sebesar dengan berapa yang mereka bayar pada tahun 2019, ini karena BPPD 

melakukan penyesuaian angka NJOP sebesar 55% pada tahun 2020. Sedangkan untuk warga 

dengan nilai PBB di bawah Rp100.000 dan para veteran pejuang kemerdekaan akan di gratiskan.

Pemerintah Kota Bandung dikenal dengan inovasi dan kreativitas dalam pelayanan publik, 

Pelayanan pajak daerah salah satunya. Karena menjadi penyumbang terbesar dalam pemasukan 

PAD, BPPD Kota Bandung gencar melakukan inovasi untuk mendongkrak perolehan pajak 

daerah. Salah satu inovasi tersebut adalah membayar PBB dengan sampah bagi warga yang 

kesulitan dalam membayar. Warga bisa membuat rekening di bank sampah yang ada di sekitar 

rumah mereka, dan menukar sampah yang sudah dikumpulkan tadi untuk dikalkulasi. Setelah 

dikalkulasi maka uang tersebut bisa disimpan di bank sampah atau dijadikan tambahan jika uang 

mereka kurang untuk membayar PBB.

Penulis Oleh :

Adam Al Rosyad

(Universitas Muhammadiyah Sidoarjo)