Analisis Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun

Nama : Anisatul Islamiyah

Prodi : Administrasi Publik B1

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Oleh : Anisatul Islamiyah

 A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) 

berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak, 

membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali secara langsung, yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan. Untuk mempercepat pertumbuhan daerah maka Pemerintah Pusat 

memberikan wewenang kepada daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri. 

Sehingga, setiap daerah dapat lebih mengetahui apa kebutuhan dan hal-hal lainnya yang 

harus dilakukan untuk memajukan daerahnya. Hasilnya memang dapat dirasakan 

termasuk untuk daerah selain di Pulau Jawa. Pertumbuhan perekonomian daerah, 

infrastruktur, dan lainnya semakin cepat terutama jika dibandingkan dengan saat masih 

sentralisasi. Wewenang yang diberikan kepada daerah termasuk dalam hal mengelola 

keuangan. Pemerintah Daerah (PEMDA) diharapkan dapat menggali seoptimal mungkin 

sumber daya yang ada. Tujuannya agar PADnya dapat semakin tinggi.

Berdasarkan opini peneliti menyatakan bahwa, pemerintah daerah dalam hal ini 

dituntut memiliki kemandirian secara fiskal karena subsidi atau bantuan dari 

pemerintah pusat yang selama ini sebagai sumber utama dalam APBD mulai kurang 

kontribusinya, sehingga Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber utama dalam APBD. 

PAD dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan 

perimbangan pusat dan daerah. PAD merupakan pendapatan daerah yang berasal dari 

potensi yang ada pada daerah dan dikelola oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. 

Salah satu sumber PAD berasal dari sektor pajak daerah. Menurut Sunarto (2005:15) 

pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi 

maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan PAD dan hasil 

penerimaan tersebut masuk dalam APBD.

B. PEMBAHASAN

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah, yaitu 

pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi Pajak Daerah Retribusi 

Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lainlain PAD yang 

Sah.

b. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 

memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.

c. Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011, Pajak Hotel adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel. Selanjutnya yang disebut dengan Hotel 

adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk 

pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, 

serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel memiliki 

tarif paling tinggi 10% yang ditetapkan dengan peraturan kota/kabupaten.

d. Pajak Restoran

Peraturan Daerah Kota Madiun No 23 Tahun 2011, Pajak Restoran adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh restoran. Selanjutnya yang disebut dengan Restoran 

adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, 

yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering. Pajak Restoran memiliki tariff paling tinggi 10% yang 

ditetapkan dengan peraturan daerah kota/kabupaten.

Pajak Reklame yang secara efektivitas memiliki nilai tertinggi bahkan mencapai 

peringkat sangat efektif, ternyata dalam hal kontribusi berada dalam klasifikasi kurang. 

Secara umum jika data kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan digunakan untuk 

membantu dalam penjelasan Pajak Reklame, maka dapat dijelaskan bahwa sektor usaha 

di Kota Madiun belum memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kota Madiun. 

Berdasarkan data tersebut seakan-akan dapat digambarkan bahwa Kota Madiun bukan 

kota dagang apalagi industri. Data Badan Pusat Statistik tersebut sumbangan terbesar 

dalam membangun perekonomian Kota Madiun adalah sektor perdagangan, hotel, dan 

restoran berkontribusi sebesar 46,47%. Peringkat dua adalah sektor industri pengolahan 

bekontribusi sebesar 15,41%. Peringkat ketiga adalah sektor jasa-jasa berkontribusi 

13,28%. Kota Madiun merupakan pusat perekonomian di Jawa Timur bagian barat, hal 

ini sesuai dengan pernyataan Wagub Jawa Timur bahwa Pemprov Jawa Timur akan 

menjadikan Kota Madiun sebagai pusat perekonomian di wilayah bagian barat Provinsi 

Jawa Timur. sektor pajak masih menjadi sumber utama dari PAD Kota Madiun.

Pencapaian PAD kota Madiun pada tahun 2017 sebesar Rp 230 Miliar capaian ini 

melebihi dari target yang telah ditentukan sebesar Rp 192 miliar. Sumbangsih perolehan 

Pajak Daerah adalah Rp 75 Miliar atau sekitar 32 % dari total perolehan PAD tahun 2017 

(Stevani, 2018). Menurut Laporan Realisasi Anggaran yang ada, pendapatan pajak 

daerah pada tahun 2015 tercatat sejumlah kurang lebih Rp 53 miliar sedangkan untuk 

pendapatan pajak pada tahun 2016 meningkat sebesar kurang lebih Rp 64 miliar. 

Meskipun pada grafik perolehan PAD setiap tahun mengalami peningkatan belum tentu 

diimbangi tingkat efisiensi dan efektivitas yang maksimal juga. Karena pada dasarnya, 

tujuan peningkatan perolehan pajak daerah ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan 

Asli Daerah secara optimal dengan perlakuan yang sudah dilakukan. Apabila dalam 

proses pemungutan pajak telah dilakukan secara efisien dan efektif (optimal) maka 

pendapatan yang akan didapat pun semakin besar potensinya untuk digali secara 

maksimal.

Banyak sekali sumber (potensi) pendapatan daerah yang dapat dikelola langsung 

oleh pemerintah daerah salah satunya yaitu lewat Pendapatan Asli Daerah. UU nomor 23 tahun 2014 pasal 285 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sumber pendapatan 

asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sahKota Madiun merupakan 

salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sehingga investasi di 

Kota Madiun diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian setempat 

yang secara tidak langsung juga mendongkrak ekonomi Jawa Timur terhadap nasional.

C. KESIMPULAN

Penghasilan PAD sangat mempengaruhi pendapatan yang didapat daerah, 

karena PAD ini bisa dikatakan tonggak yang digunakan juga untuk anggaran (biaya) 

pengurusan daerah pada setiap tahun. Meski terlihat wajar, fenomena peningkatan 

Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun yang setiap tahun mengalami peningkatan yang 

signifikan ini juga menjadi topik yang menarik untuk bisa diangkat. Meskipun PAD dan 

pajak daerah selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi ini belum diimbangi 

dengan persentase kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah yang masih 

mengalami naik turun. Meskipun ada potensi pajak yang mengalami penurunan Wajib 

Pajak, tetapi secara keseluruhan. Wajib Pajak selama 2 tahun dari 2017 ke 2018 berhasil 

meningkatkan potensi Wajib Pajak baru atau dinyatakan optimal. Dari segi efisiensi 

Bapenda pada data perolehan pajak selama 3 tahun dinyatakan dalam jangkauan antara 

cukup efisien dan efisien serta tingkat efektivitas pada data perolehan pajak selama 3 

tahun, Bapenda dinyatakan sangat efektif. Peneliti sedikit kesulitan dengan waktu dalam 

pengumpulan data yang digunakan. Maka, untuk penelitian selanjutnya agar bisa 

mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan.