Diduga Dipaksakan, LMPI Bogor Protes Terbitnya DPO Amris

Ket foto: Danyon A DPC LMPI Kota Bogor

Jaka Supriatna bersama para anggotanya.

MEMOPO. com, Bogor, Memopos – Penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang baru diketahui pada jawaban Kapolsek Cibungbulang, Kompol Ade Yusup Hidayat, SH., sebagai Termohon dalam Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA dengan perkara nomor : 01/Pid.Pra/2020/PN.Cbi., yang diajukan oleh Amris Aprianto HSB sebagai Pemohon di protes Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Perwakilan Markas Cabang Kota Bogor.

Komandan Batalyon A DPC LMPI Kota Bogor, Jaka Supriatna mengatakan, bahwa DPO yang diterbitkan tanggal 2 Januari 2020 diduga dipaksakan untuk menggugurkan Permohonan Praperadilan yang sedang diajukan oleh anggotanya.

“Saya menduga terdapat rekayasa. Oleh karena itu kami akan melakukan protes kepada Kapolres Bogor,” katanya.

Jaka menjelaskan, dasar jika seseorang diterbitkan DPO bilamana keberadaannya tidak jelas atau melarikan diri, sedangkan Amris selama bulan November 2019 s.d awal Januari 2020 selama ini aktif dalam kegiatan organisasi.

“Waktu acara baksos korban kebanjiran antara perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Lebak – Banten akhir tahun, dia ikut bersama kami,” ungkapnya.

“Bahkan selama ini pihak kepolisian tidak pernah memberitahukan kepada kami selaku ormas di wilayah Kota/Kabupaten Bogor,” tambah Danyon A LMPI itu kepada NewsMetropol saat di sekretariat LMPI Perum Griya Curug Permai Blok F No. 7, Desa Cicadas, Ciampea, Rabu (05/02/2020).

Jaka mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat ke Kapolres Bogor dan Kapolda Jawa Barat dengan permintaan agar kasus Amris dapat dilakukan ulang gelar perkara secara transparan dan disaksikan para pihak.

“Kami akan kawal terus kasus ini, dan jika permintaan kami tidak ditanggapi, maka atas nama keadilan, kami akan melakukan aksi protes unjuk rasa,” tegasnya.

Diketahui Permohonan Praperadilan perdana PN Cibinong Kelas IA di tahun 2020 yaitu Majlis Hakim Andri Falahandika dan Panitra Pengganti Eva Trisnawati akan dilakukan pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020.

“Besok kami akan datang bersama-sama untuk mendengarkan putusan itu, demi terwujudnya keadilan bagi masyarakat, kami akan kawal,” pungkasnya.(dn)