DPRD Blora Gelar Audiensi dengan Warga Desa Jurangjero dan Ika PMII, Bahas Dampak Tambang PT KRI
 |
| Ketua DPRD Blora Mustopa |
Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menimpa masyarakat desa, termasuk dampak operasional PT KRI Rembang yang disebut-sebut beroperasi secara ilegal dan menyebabkan polusi udara.
Ketua DPRD Blora, Mustopa, menyampaikan bahwa salah satu fokus utama audiensi adalah membantu 23 warga Desa Jurangjero yang sebelumnya ditahan. “Alhamdulillah, saat ini mereka sudah dibebaskan. Namun, kami ingin memastikan mereka benar-benar bebas dari jeratan hukum,” ujarnya saat diwawancarai usai audiensi.
Polusi Udara Ganggu Kesehatan Warga
Selain masalah hukum, perhatian utama lainnya adalah dampak lingkungan akibat aktivitas tambang PT KRI Rembang. Masyarakat Desa Jurangjero melaporkan bahwa tambang tersebut telah menyebabkan polusi udara yang serius, mengancam kesehatan warga sekitar.
“Ini sangat mengganggu, dan kami berkomitmen untuk mencari solusi agar warga Desa Jurangjero tidak terus-terusan terkena dampak ini,” tegas Mustopa.
Dalam audiensi tersebut, DPRD Blora menegaskan pentingnya komunikasi lintas sektor untuk mencari solusi terbaik. Mustopa menyebut bahwa langkah politik dan hukum telah ditempuh sebagai upaya menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami sudah melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak, termasuk Forkopimda dan pemerintah Kabupaten Blora, untuk mencari langkah-langkah konkret,” katanya.
Ranah Kementerian
Permasalahan tambang PT KRI tidak hanya menjadi perhatian lokal, tetapi juga melibatkan kementerian terkait. “Karena ini masuk wilayah Rembang, kami juga melakukan komunikasi dengan DPRD Rembang. Namun, persoalan ini sebenarnya berada di ranah Kementerian, sehingga kita harus berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait,” jelas Mustopa.
Ia menambahkan, upaya komunikasi akan terus dilakukan secara intensif. DPRD Blora berharap dapat menemukan solusi yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah dan pusat. “Kami ingin ini menjadi win-win solution, sehingga permasalahan warga dapat teratasi secara menyeluruh,” ujarnya optimis.
Ika PMII Dukung Perjuangan Warga
Ika PMII Kabupaten Blora turut memberikan dukungan penuh kepada warga Desa Jurangjero. Organisasi ini menilai bahwa pemerintah harus hadir untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan oleh aktivitas industri. “Kami berharap DPRD Blora bisa menjadi jembatan bagi masyarakat Desa Jurangjero untuk mendapatkan keadilan,” ungkap salah satu perwakilan Ika PMII.
Mereka juga menyoroti pentingnya menindak tegas tambang ilegal yang berdampak pada kesehatan masyarakat. “Jika benar PT KRI beroperasi tanpa izin yang sah, ini adalah pelanggaran serius. Penegakan hukum harus dilakukan demi melindungi lingkungan dan warga sekitar,” lanjutnya.
Pencarian Solusi Berlanjut
Salah satu hasil dari audiensi tersebut adalah kesepakatan untuk terus melakukan komunikasi intensif dengan semua pihak. DPRD Blora berjanji akan mendorong pemerintah kabupaten hingga pusat untuk segera mengambil langkah nyata. “Kami tidak akan berhenti sampai menemukan solusi terbaik,” kata Mustopa.
Pihaknya juga mengapresiasi semangat warga Desa Jurangjero yang terus berjuang demi keadilan. Ia berharap proses ini dapat berjalan dengan baik dan membawa hasil yang memuaskan bagi semua pihak.
Harapan Warga
Salah satu warga Desa Jurangjero, yang hadir dalam audiensi, menyampaikan harapannya agar pemerintah segera bertindak tegas terhadap PT KRI. “Kami hanya ingin hidup tenang tanpa khawatir terkena dampak polusi udara. Semoga apa yang kami perjuangkan ini bisa segera membuahkan hasil,” ujarnya dengan penuh harap.
Dukungan Pemerintah Kabupaten
Pemerintah Kabupaten Blora melalui Forkopimda juga telah dilibatkan dalam diskusi ini. Mereka menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah-langkah yang diambil DPRD dan stakeholder lainnya. Koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat.
Optimisme DPRD
Di akhir wawancara, Mustopa mengungkapkan keyakinannya bahwa permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. “Kami terus memantau perkembangan dan akan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil benar-benar untuk kepentingan masyarakat Desa Jurangjero,” tutupnya.
Audiensi ini menjadi salah satu langkah penting dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat yang terdampak tambang ilegal. Harapannya, kolaborasi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dapat memberikan hasil nyata yang berdampak positif bagi warga Desa Jurangjero.
(Ardy)
