Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bangka Belitung

Oleh : EKA LAILATUL SAFITRI

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Dalam era otonomi, sektor pariwisata tersebut tentunya akan menjadi potensi penerimaan bagi pemerintah daerah, di mana daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola daerahnya sendiri termasuk penerimaan, pembiayaan atas pengeluaran yang terjadi, sesuai regulasi yang mengatur tentang perimbangan keuangan dan pemerintahan daerah. Dengan demikian, daerah harus mampu menggali sumber-sumber baru sebagai potensi PAD dengan jalan mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, salah satunya sektor pariwisata. 

Sektor pariwisata merupakan salah satu fokus pembangunan yang dilakukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut dapat dilihat dari masukannya sektor pariwisata sebagai sektor unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Kinerja pembangunan kepariwisataan Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat dari sisi ekonomi yang antara lain dilakukan dengan mencermati bagaimana sumbangan sektor pariwisata dalam bentuk jumlah angka kunjungan, PDRB, tenaga kerja serta, investasi dan pendapatan daerah dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Investasi pariwisata merupakan pengeluaran dalam rangka pembentukan modal yang dilakukan oleh sektorsektor ekonomi yang bertujuan untuk mendukung kegiatan pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung. Para pelaku investasi tersebut merupakan produsen barang dan jasa yang tersebar mulai dari pemerintah, BUMN, BUMD, maupun pihak swasta termasuk juga di dalamnya rumah tangga. Investasi di bidang pariwisata bisa bersifat langsung manakala produk yang dihasilkan bisa langsung dimanfaatkan oleh wisatawan dalam berwisata seperti hotel, restoran dan sejenisnya. Sedangkan yang tidak langsung berupa infrastruktur yang berhubungan dengan pariwisata seperti jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya. Investasi sektor pariwisata merupakan bagian dari Pembentukan Modal tetap Bruto (PMTB). 

Pada tahun 2018 total investasi yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp. 788,92 miliar yang terbesar dialokasikan untuk investasi di bangunan hotel dan akomodasi lainnya dengan nilai Rp.468.878,40 atau 59,43 % dari total investasi di bidang pariwisata. Sedangkan di 2019 jumlah investasi pariwisata meningkat menjadi Rp. 1,29 triliun. Dengan alokasi investasi tertinggi masih pada bangunan hotel dan akomodasi lainnya dengan angka Rp. 685,59 miliar atau 53,02 % dari total investasi pariwisata. Hal ini menggambarkan bahwa sektor pariwisata di kepulauan Bangka Belitung masih dalam masa bertumbuh yang dibuktikan dengan masih tingginya investasi di bidang akomodasi dan pertumbuhan pariwisata Kabupaten Belitung dari tahun ke tahun sangat luar biasa. Pada Tahun 2019 PAD dari pariwisata di Bangka Belitung berhasil melaju dengan angka 22,37 % dibandingkan dengan pendapatan 2018 dengan total pendapatan sebesar RP. 58,242 juta. Di tahun 2020 angka pertumbuhan PAD pariwisata hanyalah naik sebesar 9,18% saja dibanding 2018, atau menjadi sebesar RP. 63,589 juta. 

Pengelolaan potensi pariwisata Kabupaten Belitung telah berdampak pada peningkatan penerimaan PAD secara umum. Hal tersebut dapat diketahui dari penerimaan sektor pariwisata yang mengalami peningkatan. Selain itu, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung juga membuat pemerintah dan masyarakat setempat mulai memfokuskan diri di sektor pariwisata. Semakin meningkatnya dampak sektor pariwisata bagi PAD akan semakin meningkatkan kegiatan ekonomi secara umum. Namun demikian, untuk meningkatkan optimalisasi proporsi penerimaan sektor pariwisata, Kabupaten Belitung perlu upaya yang lebih serius dalam penyediaan infrastruktur dan sarana prasarana pendukung yang memadai untuk kemudahan akses objek-objek pariwisata. Selain itu, peran pemerintah pusat untuk mempromosikan objek-objek serta keputusan terkait pengelolaan bandara udara pada daerah tersebut untuk mendorong investasi dalam sektor ini juga diperlukan. Untuk tujuan tersebut, penyediaan dan pendidikan SDM yang memadai untuk menunjang pengembangan pariwisata juga perlu mendapatkan perhatian.