Kebijakan Kinerja Kantor Pertanahan dan Penerbitan Sertifikat Tanah

Kasus BPN Kabupaten Malang

Oleh : Eric Kartikasari

Prodi Administrasi Publik 

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Kantor Pertanahan atau BPN (badan pertanahan nasional) merupakan lembaga pemerintah non 

kementerian di Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. BPN dahulu dikenal dengan sebutan 

Kantor Agrarian, BPN diatur melalui Peraturan Presiden Nomer 20 Tahun 2015. Salah satunya 

Kantor pertanahan/BPN di Kabupaten Malang memiliki tugas yaitu memberikan pelayanan 

kepada masyarakat terutama dalam memberikan pelayanan di bidang pertanahan dan 

memberikan pelayanan sertifikat tanah kepada masyarakat yang tugas – tugasnya akan 

dijalankan di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Dalam menjalankan tugas – tugasnya

tersebut berdasarkan pada ketentuan struktur kelembagaan yang berada di lembaga 

kementerian agraria. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ini memiliki kebijakan pengelola 

visi dan misi yang dimana pegawai nya harus menyelesaikan tugasnya dengan baik dan harus 

Diadakan koordinasi Kantor Pertanahan dengan pemerintah daerah sekitar kabupaten malang 

agar para pegawai dapat berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga masing – masing 

pegawai saling bekerja sama dan saling mendukung. Dalam pelayanan pensertifikatan tanah 

berajalan cukup baik harus sesuai dengan prosedur yang sudah ada, mulai dari 

1. Pengajuan 

2. Pemenuhan syarat-syarat

3. Pengolahan 

4. Pengukuran dan pemetaan hingga penerbitan. 

Pelayanan yang optimal atau prima harus berdasarkan pada kecepatan, keramahan, dan 

pembiayaan sesuai dengan tarif yang berlaku. Meskipun masih dijumpai keterlambatan proses 

pelayanan yang disebabkan faktor non teknis. Disini mereka harus tahu bahwasanya dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat pegawai mengutamakan sikap keramahan dan pembiayaan yang mengacu pada SK. KAKANWIL. BPN PROP. JATIM TGL 6-9-2006 NO. 

SK. 107.35, yang mana setiap pemohon sertifikat dikenakan biaya sesuai dengan peraturan 

yang ada. Perlu kita ketahui bahwasanya dalam pelayanan pensertifikatan di perlukan pejabat 

pelaksana yang bertanggung jawab, maka dalam hal ini perlu adanya peningkatan kemampuan 

pejabat pelaksana dengan melakukan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan penerangan 

dan motivasi agar pelayanan dapat mencapai sasaran dan kinerja yang baik dapat terwujud. 

Sedangkan kendala yang diketahui masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan 

pentingnya sertifikat tanah, kemampuan pejabat pelaksana yang masih rendah, sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, kita harus tahu bahwasanya jika hal ini tidak segera diatasi, 

maka kinerja penerbitan sertifikat tanah tidak akan tercapai dengan baik. Saran yang dapat 

diberikan adalah Perlu adanya penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya sertifikat 

tanah dan Diadakan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan pejabat pelaksana 

dan juga segera diadakan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang 

keberhasilan tugas sehingga kinerja dalam penerbitan sertifikat tanah dapat berjalan dengan 

baik, sehingga harus segera diambil langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi dan 

mengatasi hambatan atau kendala yang ada, agar tidak mengganggu jalannya aktivitas 

organisasi, sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian kinerja penerbitan sertifikat tanah.