Ditantang, Malah Nantang, Begitulah

Bupati Faida Bersama Mantan Pimpinan KPK, Saut Situmorang Saat Berkunjung Ke Pemkab Jember Beberapa Bulan Lalu

Penulis : Andik Sugiono (Pemred Memo Pos) 

MEMOPOS.com,Jember - Pembahasan APBD Kabupaten Jember, selalu menjadi "sandera". Pun demikian di tahun ini. Sepertinya, APBD hanya dikira kepentingan bupati. Padahal, rakyat Jember yang menanti.

Bingung. Soal tarik ulur kepentingan bupati versus dewan di Jember, APBD tak bisa cair lagi. Kenapa demikian? Soal SOTK yang dituding salah bupati, kenapa nasib pembangunan rakyat Jember yang dihambat? Apalagi, secara yuridis, Perbup SOTK tak ada kaitannya dengan APBD. Berdalih, ada implikasi hukum dikemudian hari. Begitulah katanya. hem hem hem.

Namun rupanya, sikap paranoid itu tak terbukti. Sebab terbaru, Pemprov Jatim meminta dewan dan pemkab Jember, segera membahas APBD 2020. Namun lagi-lagi, dewan enggan kecuali ada syaratnya.

Syarat terbaru ini cukup membuat dewan populis. Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Jember, Itqom Syauqi, di beberapa media masa. Meminta pada pembasan APBD 2020 nanti, ada keterlibatan perwakilan KPK.  Diminta ikut melakukan pendampingan. Nah, soal yang ini rakyat Jember pasti cocok. Supaya tak ada korupsi, seperti yang pernah menjerat dua bekas ketua dewan di Jember.

Rupanya, bukan hanya rakyat Jember yang cocok dengan syarat Itqom Syauqi. Bupati Jember yang menjadi kawan "seterunya", langsung menyambutnya dengan baik, bahkan nadanya, bahagia. Tak tanggung, Bupati Faida, juga meminta supaya KPK tak hanya sehari dua hari mengawasi pemerintahan anti korupsi di Jember. Jika perlu, kantor perwakilan KPK didirikan di Jember.

Penonton, rakyat Jember yang budiman, tinggal menunggu, manuver apalagi yang terjadi, sampai-sampai APBD molor lagi. Bukan kah syarat melibatkan lembaga anti rasuah sudah dituruti? Jika masih galau, baca yang rajin link berita Memopos.com. (ndik)