Maraknya Konflik Agraria, Begini Yang Dilakukan Pemerintah

Foto Ikustrasi Argrari

MEMOPOS.com,Sidoarjo-Konflik agraria dapat diartikan sebagai gejala atau masalah mengenai hal-hal yang terkait dengan pembagian, peruntukan, dan pemilikan lahan. Di Indonesia sendiri konflik agraria masih banyak terjadi diberbagai daerah. Menurut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, terdapat sebanyak 666 aduan yang masuk ke Kantor Staf Presiden.19/7/19

 Aduan tersebut diterima melalui surat, surat elektronik, dan pengaduan langsung.
Konflik inilah yang menjadi keributan besar dan ramai dibahas di media massa, karena melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat, korporasi dan tidak jarang melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), lembaga pemerintah serta menimbulkan keresahan sosial, keamanan dan tentu saja kerugian ekonomi yang cukup besar. Oleh karena itu, Pemerintah saat ini fokus terhadap penanganan konflik pertanahan. Dalam hal ini Presiden memberi perhatian khusus terhadap konflik-konflik pertanahan, salah satunya konflik dengan perkebunan.

Untuk mengatasi hal itu, pemerintah membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria (TPPKA). Langkah penting yang disepakati dalam rakor tersebut, diantaranya melakukan verifikasi bersama di lapangan, mendorong tanah konflik diselesaikan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), melakukan revisi atas Hak Guna Usaha (HGU) yang mengalami konflik agraria, dan bersinergi dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah.

 Selain itu, dalam hal ini pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN melakukan penanganan masalah, penataan, dan pengendalian bersama kementerian di bidang kehutanan (PSKL dan PKTL), pertanian (perkebunan), BUMN (bisnis PTPN), dalam negeri (Otda dan Bina Administrasi Kewilayahan), dan kepololisian untuk menghindari represif dan kriminalisasi rakyat dalam penanganan konflik agraria.

 Namun, Meskipun pemerintah mencanangkan perombakan besar di bidang pertanahan. Intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masih mewarnai berbagai perselisihan tanah.

(Ikhsan Setiawan)