Jawaban LKPJ Pemkab, Ini Rekomendasi Dari DPRD Kabupaten Blora

Istimewa

MEMOPOS.com,Blora - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Kabupaten Blora memberikan beberapa rekomendasi terkait pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan Pemerintahan Kabupaten Blora dalam kurun waktu setahun pada 2021. Rekomendasi ini keluar saat DPRD Kabupaten menggelar paripurnanya kedua pada tahun 2022 ini. Rapat paripurna yang digelar pada Selasa, 17 Mei 2022 dan dihadiri tak lebih 35 anggotanya dari 43 jumlah anggota, memberikan 3 rekomendasi yang dijabarkan dalam berbagai poin.

"Rekomendasinya: pertama," suara Aditya Candra Yogaswara, juru bicara dalam paripurna tersebut, "mempercepat pemulihan ekonomi pada semester dua tahun 2022."

Aditya yang berasal dari Partai Nasdem lantas membacakan poin-poin dalam percepatan pemulihan ekonomi tersebut. Antara lain: perlunya percepatan penanganan pandemi; perlunya memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang tidak punya pekerjaan, memulihkan sektor pariwisata yang menjadi andalan dalam pertumbuhan ekonomi, membuat daya tarik investasi, dan pembangunan infrastruktur untuk memperluas akses distribusi barang.

"Kedua: percepatan capaian IPM sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan manusia." suara Adit, sapaan Aditya.

IPM, akronim dari indeks pembangunan manusia merupakan alat ukur pembangunan yang menitik-beratkan pada kualitas sumber daya manusianya. Dalam konsepnya, indeks ini menggunakan 3 basis dalam kehidupan manusia, yakni basis pendidikannya, kesehatannya, dan perekonomiannya.

Dalam poin-poin untuk mempercepat capaian IPM ini, Dewan Kabupaten Blora meminta Pemerintahan Bupati Arief Rohman untuk mengaudit program-program yang menghalangi peningkatan indeks, selain kemudian merancang program untuk menggenjot indeks.

"Ketiga," lanjut Adit, "percepat pengurangan penduduk miskin."

Dalam mempercepat mengurangi penduduk miskin ini, Dewan Kabupaten Blora menilai sepanjang 2021 program mengurangi penduduk miskin kurang efektif.

"Untuk itu direkomendasikan agar strategi dan pendekatan program yang orientasinya untuk penanggulangan kemisikinan perlu dievaluasi," sebutnya.

Rekomendasi-rekomendasi ini disusun Dewan Kabupaten dengan Universitas 17 Agustus Semarang pada awal pekan ke-4 bulan April 2022 lalu di Semarang dalam bentuk bimbingan teknis.

(ardy)