Realisasi Insentif Covif 19,Di Kabupaten TTS Di Duga Bermasalah Kadis Kesehatan Ancam Copot Kapus

dr.Irene Atte Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur

MEMOPOS.com,NTT -  Realisasi pembayaran Insentif Covid 19 oleh Kepala Rumah Sakit dan Kepala Puskesmas kepada para tenaga kesehatan (Nakes) di Kabupaten Timor Tengah Selatan Propinsi Nusa Tenggara Timur di duga bermasalah,Kepala Dinas Kesehatan dr.Irene Atte ancam segera lapor Bupati untuk menghentikan Alokasi Insentif Covid 19 dari Pusat dan bila perlu Kepala Rumah sakit atau Puskesmas di copot.

Pasalnya menurut Kadis Kesehatan dr.Irene Atte ketika di temui wartawan di ruang kerjanya Senin (06/09/2021) lalu tegas mengatakan bahwa untuk insentif covid 19 kepada seluruh tenaga kesehatan kita tepat waktu setiap tanggal 01 perbulan tepat kita realisasi namun yang membuat keterlambatan itu kepala rumah sakit atau puskesmas sebagai penanggungjawab management yang terlambat memasukan laporan karena setelah laporan masuk ada tim verifikator yang memeriksa selanjutnya dana di cairkan ke rekening rumah sakit via aplikasi terbuka namun yang membuat terlambat ini kepala rumah sakit ,itu sebabnya ada riak-riak persoalan sana-sini ribut karena upah belum di bayarkan maka kami segera lapor bupati dana di hentikan kepala rumah sakit atau puskesmas di copot dari jabatan.'Tegas Kadis.

" Menurut Kadis Irene Atte, pembayaran insentif tenaga kesehatan yang menangani pasien covid 19 secara regulasi aturan telah di tuangkan dalam Kemenkes RI Nomo:42/39/2021, tehknis pelaksanaan pembayaran insentif covid 19 itu jelas ada tim verifikator setelah dari rumah sakit dan puskesmas baru masuk ke Dinas Kesehatan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban di uraikan jelas siapa-siapa yang berhak dapat beradsarkan beban kerja di mana kegiatan pelayanan di upload melalui aplikasi internet semua terbuka dan jika tidak sesuai  Dinas bisa tolak." Tambah Kadis.

Dia menjelaskan lebih jauh bahwa untuk pembayaran hak tenaga kesehatan itu sudah termuat dalam ( KMK)  pembayaran melalui rekening puskesmas dan rumah sakit ,Dinas Kesehatan tidak terlibat ,keterlibatan dinas hanya melakukan verifikator laporan sedangkan teknis pembayaran itu langsung kepala puskesmas atau rumah sakit dan kaitan dengan pembayaran harus fi bagi-bagi berdasarkan beban kerja sesuai bobot semua keputusan management teknis ada di kepala puskesmas." Sebut Kadis lagi.

Terkait riak-riak tidak semua puskesmas , belum lama ini di Puskesmas Noebeba namun kita sudah klarifikasi dan tidak ada persoalan lagi dan kami pastikan anggaran sudah ada di puskesmas ,kepala puskesmas jangan tahan lagi segera realisasi hak tenaga kesehatan biar mereka merasakan hasil keringat mereka.'

Kadis Irene Atte mengatakan bahwa dirinya sangat memahami tenaga medis di lapangan adalah ujung tombak ,mereka kerja sangat luar biasa ,mereka tarung nyawa ,korbankan keluarga ,sehinga ini merupakan bonus tambahan dari Kementrian Kesehatan RI yang sangat luar biasa sehingga harus segera realisasi ,sebenarnya mudah namun kepala puskesmas tidak jelih dalam melayani ,lambat mengambil kebijakan." Tutup Kadis.

Terpisah di Puskesmas Nulle,Puskesmas Kota SoE ,Puskesmas Tetaf ,Puskemas Mollo Utara sejumlah tanags kesehatan yang di temui belum lama ini mereka meminta nama mereka tidak di tulis dalam pemberitaan ini senada semua mengeluh , mereka tarung nyawa nyaris mereka ikut terpapar namun hak mereka belum di berikan sudah hampir dua tahun anggaran." Katanya.

Sementara itu Kepala Puskesmas Kota SoE drg.Yulim Plaar saat di konfirmasi Senin (06/09/2021) belum lama ini membantah akan segera merealisasi namun masih di teliti beban kerja masing-masing tenaga kesehatan agar semuanya mendapatkan ,jadi tidak ada yang tahan hak orang." Ujar Kapus."(Fan)