Perhutani Jamin Setiap Karyawan Terima Hak Pensiun

Administratur Utama Perhutani Jember Rukman Supriatna, S.Hut., M.Mpar

MEMOPOS.com,Jember - Penuhi panggilan mediasi Dinas Tenaga Kerja

(Disnaker) Kabupaten, Perhutani Jember hadir dalam rangka memberikan

klarifikasi dan ketrangan atas aduan salah satu karyawannya yang telah

memasuki masa purna tugas. Rabu (31/03)

Bertempat di Kantor Disnaker, Perhutani Jember sangat kooperatif dalam

upaya memberikan penejelasan atas aduan pensiunannya. Hadir sebagai

Tim dipimpin Hidayatur Rahman Kepala Seksi Keuangan, Sumber Daya

Manusia (SDM) dan Umum, Dwi Cahyani Kepala Sub Seksi SDM dan Umum

serta Joko Staf Administrasi SDM dan Umum Perhutani Jember.

Dalam keterangannya, Tim menjelaskan tentang aturan perundangan yang

diberlakukan sebagai hak yang harus diterima setiap karyawan dan yang

sudah memasuki masa purna tugas. Dan kepada Sdr. Zaenal Arifin (ZA)

sudah diserahkan semua hak-haknya sebagai karyawan yang memasuki masa

purna melalui rekening bank yang bersangkutan ataupun diambil secara

langsung baik di BNI (red ; bank nasional indonesia) maupun di kantor

Perhutani Jember.

Saat dikonfirmasi via telepon Administratur Utama Perhutani Jember

Rukman Supriatna membenarkan adanya mediasi Disnaker : “Hal ini (red;

mediasi) merupakan upaya yang prosedural yang dilakukan Disnaker. Kami

sangat mendukung upaya ini untuk membantu memberikan kejelasan yang

pasti berdasarkan hukum kepada pihak yang belum paham seperti yang

bersangkutan”.

Rukman menambahkan : “Saya sudah tugaskan pejabat yang berkopenten

untuk hadir secara Tim. Dan kepada yang bersangkutan (red; Zaenal

Arifin) sudah kita berikan hak-haknya secara proporsional sesuai

dengan posisi pangkat dan jabatan terkhir di Perhutani dan hak-hak

yang melekat lainnya”.

Di Perhutani pengaduan karyawan kepada managemen itu merupakan hak

setiap pegawai yang sangat diapresiasi, karena mungkin membutuhkan

kejelasan atas apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagai karyawan.

Terlebih hal tersebut sudah diatur dalam ketentuan yang berlaku di

perusahaan dan harus diketahui, dimengerti dan dipatuhi oleh karyawan.

Tunjangan apresiasi kinerja di Perum Perhutani diberlakukan sejak

tanggal 30 Desember 2013 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan

Direksi Perum Perhutani nomor 1032/KPTS/DIR/2013. Ketentuan nominal

tunjangan apresiasi berdasarkan hasil kinerja tiap karyawan yang

berbeda-beda antara karyawan yang satu dengan yang lainnya sekalipun

dengan pangkat/jabatan/golongan yang sama. Hal ini berpengaruh pada

besaran nominal apresiasi kinerja karyawan yang tidak selalu sama pada

setiap bulannya. Pembayaran tunjangan kinerja dibayarkan sebagai

tambahan dalam komponen gaji bulanan.

Perhitungan kinerja karyawan berdasarkan format yang sudah ditentukan

oleh Perusahaan yang pengisiannya sangat transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Sehingga nilai kinerja itu tidak berdasarkan

pendapat/perhitungan pribadi yang substansi berbeda dengan ketentuan

yang berlaku di Perusahaan.

Perbedaan nominal gaji yang tertera di daftar gaji (tersistem di

kantor pusat) yang bersangkutan dengan gaji yang diterima (Take Home

Pay) terjadi karena pada daftar gaji take home pay yang bersangkutan

diberikan setelah dikurangi dengan tanggungan-tanggungan wajib atas

ikatan kesepakatan yang ia perjanjikan dengan para pihak dan diketahui

oleh Pihak Perhutani Jember. Misalnya ; melakukan pinjaman di Bank,

pinjaman koperasi karyawan dan lain-lain yang perjanjiannya telah

disepakati hitam diatas putih bersama antara yang bersangkutan, pihak

bank/koperasi dan Perhutani Jember.

Ditemui secara terpisah Kepala Sub Seksi (KSS) Komuminkasi Perusahaan

dan Pelaporan (red; bagian humas) Perhutani Jember, terkait dengan

ketidak puasan ZA, Agus Sulaiman menaggapinya : “Kepuasan itu relatif

dan sangat bergantung kepada kapasitas manusia, suasana hati dan

kepentingannya. Selama berpijak pada dasar hukum yang sama, satu

pemahaman, satu persepsi satu ketentuan dan undang-undang yang berlaku

adalah suatu hal yang pasti akan menemukan solusinya”.

Saat ditanya kemungkinan adanya pihak yang menunggangi pengaduan ini,

Agus dengan tersenyum tipis berkelakar : “Heeee, Indonesia sekarang

sedang dalam suasana Covid ayoh jaga jarak cuci tangan dan pakai

masker agar kita semua sehat dan selamat”.

Bagaimana dengan adanya dugaan penggelapan dana tunjangan apresiasi,

dengan santai Agus menimpali : “Menduga sih boleh saja dan bila ada

bukti yang dianggap kuat ya hanya di depan hukumlah semua bisa

dibuktikan secara sah. Kita tidak perlu berpendapat sendiri-sendiri

seperti kicau burung yang saling bersautan makin nyaring saat

mendengar kicauan burung yang lain”.

Menurut keterangan di bidang SDM dan Umum perhutani jember bahwa ZA

menjadi karyawan perhutani sejak tanggal 1 Juli 2001 sebagai Mandor

Polisi Hutan Teritorial, pangkat dan golongan : Pengatur Muda golongan

II/1. Purna tugas tanggal 1 Maret 2020 dengan masa kerja 18 tahun 7

bulan. ZA juga sudah menerima semua hak-haknya sesuai proporsi dan

bukti yang lengkap,'Pungkasnya.(ndik)