Pengurus WPR, PBSI NTB Gelar Pengumpulan Data Dilarang pungut Biaya Kepada Masyarakat Pemilik Ruko Dan Warung

Ketua PBSI NTB dengan Ketua Kadin NTB Seusai penandatanganan Perjanjian Kerjasama usaha Gudang

MEMOPOS.com, Mataram-Hasil pantauan wartawan media ini dilapangan bahwa Pengurus Besar Santri Indonesia PBSI) Nusa Tenggara Barat (NTB) WPR. PBSI NTB bersama pengurus Kabupaten/Kota, dan pengurus Kecamatan se NTB tengah melakukan kegiatan pengumpulan data- data, yaitu foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijin Usaha serta foto Gudang/Ruko para pemilik Ruko/Gudang yang berminat kerjasama usaha dengan WPR PBSI.Hal ini di benarkan oleh Ketua WPR PBSI Provinsi NTB.Dr Syachruddin sembari menyebutkan bahwa dalam rangka pengumpulan data-data yang dimaksud diduga ada oknum di Kabupaten Lombok Timur yang memungut uang sebesar Rp.100 Ribu kepada pemilik Ruko/Gudang.sebut Syahrudin via WA Grup pada Rabu(7/11/19) di Mataram.

 Dengan alasan apapun "dilarang pungut biaya kepada pemilik Ruko/ Gudang. jika hal ini terjadi,maka tidak dapat ditolerir karena hal tersebut adalah pelanggaran dan harus ditindak tegas sesuai ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Hal ini jika dilakukan tanpa ijin dari pusat atau tanpa ijin dari dirinya selaku Ketua di Provinsi NTB.hiigga saat ini tidak ada ijin untuk pungut dana tersebut " tegasnya.

Diakuinya bahwa "di tengah perlambatan perekonomian global, sektor perekonomian masyarakat,maka kini WPR. PBSI NTB  hadir ditengah masyarakat sebagai jawaban untuk turut serta membantu dan mendukung program pemerintah dalam segala bidang pembangunan yang saat ini tengah digalakkan. WPR adalah salah satu upaya dari Pengurus Besar Santri Indonesia (PBSI)Pusat yang  berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia di Jakarta.Kini WPR PBSI NTB Kabupatan/Kota dan di Kecamatan-Kecamatan tengah gelar pengumpulan data-data berupa Foto copy KTP. KK dan ijin usaha serta NPWP serta foto gudang/ Ruko para pemilik yang bersedia membuat perjanjian kerjasama usaha dengan PBSI.WPR ini diupayakan jadi ujung tombak mendorong perekonomian daerah dan nasional, sekaligus mengurangi kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat.
Perekrutan pemilik Gudang/ Ruko tempat usaha dengan berbagi upah yang terkait secara wajar berdasarkan kesepakatan para pihak terkait. Progres pengupahan selama 5 tahun dengan berbagi hasil antara pihak yang terkait kegiatan dialokasikan prosentase bagi hasil yaitu PBSI 4%.Stokis 2%.Pemilik Ruko/Gudang WPR 9%. Alokasi bagi hasil yang dimaksud adalah berdasarkan keuntungan yang diperoleh dari hasil kegiatan WPR masing- masing." jelasnya.

Untuk itu, pada pembukaan hari "Santri Expo 2019 di Jakarta mengajak masyarakat dan keluarga besar WPR PBSI secara nasional untuk turut serta berkontribusi bagi upaya peningkatan kelas para pelaku ekonomi dari usaha mikro jadi usaha kecil, dan menengah untuk bekerjasama dengan WPR PBSI dalam rangka turut serta membantu dan mensukseskan program  pemerintah dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia ." tutur nya.

 Diharapkan dengan" hadirnya WPR PBSI itu akan bisa banyak hal yang dapat mereka lakukan untuk membuat perekonomian daerah dan masyarakatnya menjadi jauh lebih baik menuju adil dan makmur." tutupnya.

Ditempat terpisah Politisi Nasdem Dr.HM.Zulkifli. S.Pd.M.Pd.menyambut baik kehadiran" WPR PBSI di NTB dalam rangka mensukseskan program Pemerintah. Diharap kan kepada pengurus WPR PBSI NTB segera realisasikan programnya ditengah masyarakat.jangan hanya sekedar wacana tapi segera tunjukkan kepada masyarakat sesuai program yang kerap digaungkan pengurus pada setiap pertemuan dengan warga. Diingatkan pula kepada pengurus jangan sampai ada melakukan hal hal yang melanggar hukum.dan harus  taat hukum. Misalnya melakukan pungutan liar kepada masyarakat Jangan sampai terjadi seperti adanya dugaan pungutan uang kepada warga harus dihindari demi nama baik PBSI." harapnya

Zulkifli menambahkan masyarakat kini butuh fakta dan kegiatan nyata bukan propaganda yang hanya sekedar pencitraan.apa lagi membawa  nama besar PBSI tentu berresiko tinggi jika tidak terbukti sesuai penjelasan kepada warga sembari Dia berdoa semoga program WPR PBSI ini segera terwujud di NTB " harapnya.
(Taqwa)